3. Dukungan bagi guru untuk mengatasi kehilangan pembelajaran, termasuk melalui teknologi digital.
UNICEF juga menyoroti pada masa anak-anak tidak bersekolah dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan, banyak anak menghadapi kendala dalam pendidikannya.

Sebuah survei yang dilakukan pada kuartal 2020 di 34 provinsi dan 247 kabupaten menunjukkan bahwa lebih dari setengah (57,3 persen) kendala internet yang memadai sulit didapatkan.

Selain itu sekitar seperempat orang tua menyebut mereka kekurangan waktu dan kapasitas untuk mendukung anak-anak melakukan PJJ. Adapun hampir tiga dari empat mengaku khawatir ketinggalan pembelajaran.

Mendikbud Memohon

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan dapat berdampak negatif dan permanen yang bisa menyebabkan anak-anak Indonesia sulit mengejar ketertinggalan.

Nadiem menyebut dampak tersebut antara lain dilihat dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak, di mana semuanya bisa menjadi risiko yang lebih besar.

"Kami mohon sekali kepada pemerintah daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari learning loss dan agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri,” tutur Nadiem.

Mantan CEO Gojek ini menyampaikan, sesuai Instruksi Mendagri, vaksinasi PTK bukan syarat PTM terbatas. Sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3, kata Nadiem, dapat melakukan PTM terbatas, terutama jika PTK di sekolah tersebut sudah divaksinasi.

"Sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh,” kata Nadiem.

Dirinya mengingatkan, orang tua atau wali tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anak. Guna memantapkan keputusan orang tua tersebut, Nadiem memastikan pemerintah terus mengupayakan vaksinasi bagi pelajar usia 12 tahun ke atas. Meskipun vaksinasi pelajar juga bukanlah syarat PTM terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri menyebut jika proses pembelajaran tatap muka (PTM) saat ini masih sangat lambat. Pasalnya, kata Jumeri, dari data yang dimilikinya pada pekan lalu menunjukan bahwa sekolah yang telah menerapkan PTM berkisar 37 persen.

Namun, pada minggu ini dirinya hanya menerima progres naik 5 persen. Padahal, sejumlah wilayah telah masuk PPKM level 3, 2 dan 1. Dimana, PTM di sekolah boleh digelar.

"Dari angka itu 37 persen pada seminggu yang lalu, kemudian saat ini 42 persen, berarti progresnya sangat lambat," kata Jumeri.

Padahal, lanjut Jumeri, pihaknya berharap angka 37 persen itu adalah angka sebaliknya. Dimana, hanya 37 persen sekolah yang blm menggelar PTM.