"Akan sangat fatal dan salah kaprah, ketika sekolah ditutup, anak-anak belajar di rumah, sementara aktivitas orang dewasa dilakukan, orang tua kembali kerja, atau ibunya ke mal," ungkap Dicky.

Bahkan, kondisi demikian bisa menempatkan anak pada posisi yang semakin terbelakang. Selain itu, kata Dicky, kondisi ini juga tidak akan efektif dalam melandaikan kurva. Dicky mengatakan kurva Covid-19 akan turun, saat sekolah ditutup, maupun fasilitas umum lainnya ditutup atau tidak ada aktivitas.

Namun demikian, harus dipahami bahwa saat sekolah tatap muka dibuka kembali, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus berpihak pada pendidikan, berpihak pada anak.

"Caranya adalah dengan penguatan intervensi seperti 3T, 5M, dan vaksinasi, dengan peningkatan PPKM yang diarahkan ke level 1, supaya aktivitas sekolah, bekerja atau aktivitas lainnya bisa dilakukan dengan aman, tanpa berpotensi memperburuk situasi pandemi," ujar Dicky.

Sayangnya, kata Dicky, hal ini belum semua dilakukan oleh setiap daerah. Level PPKM di setiap daerah saat ini, menurut Dicky, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, maupun Jawa Timur, Yogyakarta atau sebagian Jawa Timur, variasi levelnya masih sangat tinggi. Perlu diingat, kata Dicky, masalah keamanan sekolah tatap muka bukan hanya bicara soal kurikulum yang disesuaikan, maupun infrastruktur kelas yang disesuaikan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Akan tetapi, laju penyebaran Covid-19 di komunitas atau masyarakat juga harus dikendalikan, ini yang juga menjadi kewajiban pemda. Selain itu, sekolah juga harus punya pendamping, yaitu Dinkes (dinas kesehatan), petugas kesehatan puskesmas atau dokter," jelas Dicky. (Tribun Network/den/fah/kps/who/wly)