TRIBUNNEWS.COM - Fenomena perjuangan guru honorer demi mendapat kesejahteraan yang lebih baik menjadi perhatian berbagai kalangan.

Selama ini, guru honorer yang telah lama mengabdi harus mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar kesejahteraan hidupnya lebih terjamin.

Terkait hal itu, pengamat pendidikan Doni Koesoema meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan guru honorer kategori tertentu dalam proses seleksi PPPK.

Seperti, kalangan guru honorer yang mengajar di daerah terpencil.

"Oke harus ada tes seleksi, tetapi tes dan seleksi ini perlu ditambahi portofolio. Pertama, beri prioritas pada mereka yang mengabdi pada daerah terpencil."

"Tanpa mereka tidak ada pendidikan di sana," kata Doni pada tayangan Panggung Demokrasi Tribunnews.com, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: PGRI Terima 19.752 Aduan dari Guru Honorer Soal Seleksi PPPK

Kemudian, menurut Doni, pemerintah juga harus mementingkan nasib guru honorer berdasarkan usianya.

Di mana mereka yang sudah lama mengabdi lebih diprioritaskan.

"Kedua, beri prioritas berdasarkan pada usia jadi urut, artinya itu menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka."

"Misalkan yang dibawah 35 tahun, kemudian ternyata masih tidak lolos kemungkinan hanya masalah teknis."

"Diberi catatan, mereka diterima dengan harus melakukan pengembangan profesional yang itu disediakan oleh Kemendikbud," jelas dia.

Baca juga: 100.000 Guru Honorer Dipastikan Lolos Jadi PPPK, Mendikbudristek Ucapkan Selamat

Selain itu, Doni juga menyayangkan pemerintah yang tak mengadakan seleksi CPNS guru.

Dikatakannya, dari jumlah keseluruhan guru di Indonesia, hanya sedikit yang diangkat menjadi PNS.

"Dari 3 juta guru, yang guru pns 1-2 juta. 15 tahun tidak ada formasi guru PNS. Kenapa dibiarkan tidak ada?"