TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei lembaga Media Survei Nasional (Median) menunjukkan bahwa 53 persen responden menyatakan bahwa situasi tidak berubah jika dilakukan reshuffle atau pergantian anggota kabinet.

Melalui pengambilan data pada 19-26 Agustus 2021 terhadap 1.000 responden ini menujukan bahwa reshuffle tidak akan mengubah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun dalam rilis survei Melihat Presensi Publik atas Isu Komunisme dan Reshuffle Kabinet yang disiarkan secara virtual, Kamis (30/9/2021).

"Ternyata, publik merasa bahwa kalau ada reshuffle, itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak mengubah apa-apa. Jadi 53 persen menganggap reshuffle kabinet tidak begitu penting," kata Rico Marbun.

Lalu, hanya 20 persen yang menyatakan bahwa situasi akan menjadi lebih baik jika dilakukan reshuffle.

Baca juga: Survei Median: 46,4 Persen Masyarakat Percaya Isu Kebangkitan Komunisme di Indonesia

Selanjutnya, kata Rico, pihaknya juga bertanya kepada responden, "Jika ada reshuffle, apakah lebih baik yang masuk menjadi menteri dari partai politik atau profesional".

Hasilnya, mayoritas responden, yaitu menginginkan menteri yang masuk dalam kabinet berasal dari kalangan profesional dan non-partai politik sebesar 65 persen.

"Dan yang menganggap berasal dari parpol itu sebesar 14 persen," jelas Rico.

Sedangkan, yang tidak tahu ada 21 persen.

Sebagai informasi, Survei Median ini dilakukan pada 19-26 Agustus 2021. Sampel yang diambil 1.000 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sample dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan propodional atas polulasi Provinsibdan gender. Sampel diambil dari face to face bukan melalui telepon.