TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SETARA Institute telah menyampaikan hasil temuan yang dilakukan pihak internal, terkait dengan survei opini ahli tentang kandidat Panglima TNI untuk masa kepemimpinan mendatang, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dalam survei tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi yang paling unggul dibandingkan dengan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Laksmana TNI Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI Mendatang.

Namun, dalam survei yang melibatkan 100 ahli dari berbagai akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO / Ormas) itu, SETARA Institute mendapati hasil adanya persoalan prioritas dalam internal TNI yang dinilai akan menjadi tanggungjawab Panglima TNI selanjutnya.

Setidaknya ada lima persoalan prioritas Panglima TNI yang akan diemban dalam kepemimpinan mendatang.

"Para ahli diminta untuk memilih lima persoalan internal yang dianggap sebagai prioritas yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI berikutnya," kata Peneliti SETARA Institure Ikhsan Yosarie saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Survei SETARA Institute: Andika Perkasa Unggul Dalam 4 Dimensi Kepemimpinan Kandidat Panglima TNI

Adapun persoalan internal TNI yang memiliki persentase paling besar yakni penghapusan kekerasan prajurit terhadap warga sipil, angkanya mencapai 74 persen.

Persoalan internal TNI yang kedua yakni, pemastian netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada yang persentasenya mencapai 62 persen.

Pemenuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan penghentian penempatan TNI aktif di jabatan sipil di luar Undang-Undang TNI juga dinilai menjadi persoalan prioritas internal TNI.

Di mana untuk persoalan ini ahli menilai kepentingannya mencapai 60 persen. Peningkatan kesejahteraan prajurit juga dinilai masih menjadi persoalan internal TNI yang angkanya sebesar 58 persen.

Serta, persoalan internal TNI yang terakhir atau ke lima yakni sebanyak 52 persen ahli yang menilai Panglima TNI untuk mengutamakan dialog dalam keterlibatan TNI pada konflik.

"Pengutamaan dialog dalam penanganan konflik di Papua dan penghentian keterlibatan TNI dalam konflik lahan," tukas Ikhsan.

Ikhsan menyebut, kelima personal prioritas internal ini direkomendasikan pada ahli untuk dapat menjadi agenda kerja Panglima TNI baru dalam mendorong mandat reformasi TNI.

Sebagai informasi, penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif (purposive sampling).

Penelitian yang dilakukan 20 September 2021-1 Oktober 2021 ini melibatkan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan SETARA Institute dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini.

Keseluruhannya merupakan ahli dalam isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM). 

Ahli-ahli tersebut berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat sipil (NGO/Ormas).

Adapun ahli-ahli dalam survei ini tersebar di beberapa kota besar sebagai berikut, Medan, Bukittinggi, Padang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Jember, Lamongan, Surabaya, Kendari, Baubau, Makassar, Papua.