Sempat Komentari Risma, Gubernur Gorontalo Kini Meminta Maaf: Ini Miskomunikasi
Sempat komentari sikap Mensos Risma memarahi pegawainya, kini Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta maaf: Ini Miskomunikasi.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Miftah
“Jadi sudah clean and clear, ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali."
"Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI,” tandasnya.
Baca juga: Risma Hapus Nama Keluarga Pejabat Kementerian Hingga Menteri yang Masuk DTKS sebagai Penerima Bansos
Sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa atas sikap Mensos Risma yang memarahi pegawainya.
Ia menilai perilaku Risma tidak patut dilakukan oleh seseorang berpredikat menteri.
"Jadi sangat tidak patut dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat Menteri Sosial."
"Datang menunjuk-nunjuk seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pegawai rendahan yang mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan," kata Rusli, diberitakan Tribunnews.com, Minggu (3/10/2021).
Baca juga: Risma Minta Pemda dan Himbara Kerja Keras Pastikan KPM Terima Bansos
Gubernur Gorontalo ini mengatakan, jika pegawainya salah, lebih baik Mensos Risma mengarahkan daripada harus memarahinya.
Rusli pun sangat menyayangkan sikap Mensos Risma tersebut.
"Kalau memang salah, sebaiknya dibetulkan dan diarahkan, bukan berdiri langsung menunjuk suruh keluar."
"Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan dari seorang menteri," ujarnya.
Dikutip Kompas TV, video Mensos Risma sedang marah-marah ketika rapat, viral dan menjadi sorotan publik.
Diketahui, kemarahan Risma diluapkan saat membahas distribusi bansos bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
Berdasarkan informasi, kemarahan Risma dipicu karena perbedaan laporan mengenai data Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo dengan yang disampaikan pejabat Kemensos.
Kemarahan Risma semakin memuncak karena ada data penerima PKH yang dicoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.