"Jalan tengahnya itu KPU maju sedikit, kemudian pemerintah juga mundur. Kalau mundur kita ambil di tengah-tengah,  katakanlah ambil April selesai lebaran boleh atau tidak sebelum lebaran, sebelum bulan puasa."

Baca juga: PDIP Yakin Tetap Jadi Penentu dalam Pemilu 2024

Baca juga: PKB Yakin Masuk Dua Besar di Pemilu 2024, Salip Golkar dan Gerindra

"Bulan puasa itu kan bulan Maret ya, pertengahan Maret tidak salah, kalau mau menghindari bulan puasa berarti awal Maret atau akhir April," kata Anwar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). 

PKS Setuju Usulan KPU

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyetujui usulan KPU mengenai tanggal digelarnya Pemilu pada 21 Februari 2024.

Mardani menyampaikan, usulan itu disampaikan karena mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu.

Untuk itu, Mardani berharap semua pihak dapat berbesar hati mengikuti usulan KPU ini.

"Kami tetap usul fokus ke Februari 2024 untuk Pemilu sebagaimana usulan awal KPU."

"Semua mesti besar hati mempertimbangkan beban penyelenggaran Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP," kata Mardani kepada Tribunnews, Jumat (8/10/2021). 

Sementara itu, Politikus PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut pihaknya juga mengikuti usulan KPU.

Usulan ini dipilih Partai PDIP karena jika Pemilu mengikuti saran pemerintah, yaitu tanggal 15 Mei 2024, maka masa kampanye akan bersamaan dengan bulan Ramadhan.

Baca juga: Demokrat Tawarkan Jalan Tengah Jadwal Pemilu 2024: Awal Maret atau Akhir April

Baca juga: KPU Beri Opsi Pemilu Digelar 2024 dan Pilkada 2025

"Kami juga mempertimbangkan agar bulan Ramadhan pada 2024 tak dijadikan masa kampanye."

"Hal ini akan terjadi, jika Pemilu digelar 15 Mei 2024 sesuai usul Pemerintah," kata Rifqinizamy kepada Tribunnews.com, Rabu (6/10/2021).

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Reza Deni)

Baca berita lain terkait Pemilu 2024