TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membentuk tim panitia seleksi calon (Pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.

Tim tersebut berisi 11 anggota dengan ketuanya adalah Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro.

Penetapan nama-nama anggota tim tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 120/P Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, Jumat (8/10/2021) lalu.

"Di dalam keppres ini, sudah dibentuk tim seleksi yang jumlahnya ada 11 orang."

"Ketua merangkap Anggota Juri Ardiantoro, Wakil Ketua merangkap Anggota Chandra M Hamzah, Sekretaris merangkap Anggota Bahtiar," kata Tito Karnavian dalam jumpa pers, Senin (11/10/2021) mengutip Tribunnews.com.

Baca juga: Kebanyakan Unsur Pemerintah Pansel Calon Anggota KPU-Bawaslu, Perludem Minta Presiden Klarifikasi

Sosok Juri Ardiantoro sebagai Ketua Pansel itu pun disorot berbagai pihak.

Hal tersebut lantaran Juri diketahui pernah menjadi bagian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi di Pemilu 2019.

Masuknya Juri sebagai ketua pansel itu mendapat kritikan dan komentar dari sejumlah partai politik (parpol).

Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Partai Demokrat.

PKS Harap Pansel Tak Berhubungan dengan Unsur Politik Kekuasaan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pansel seharusnya diisi figur yang netral dan tidak berafiliasi dengan kekuasaan.

Pansel akan dinilai lebih baik jika diisi oleh pihak-pihak yang tak pernah berkaitan dengan unsur politik.

"Tanpa prejudice, jauh lebih baik dipilih figur yang netral dan punya background tidak terkait dengan pertarungan politik di masa yang dekat," kata Mardani kepada Tribunnews.com, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Sosok Juri Ardiantoro Ketua Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, Pernah Menjadi Tim Kampanye Nasional Jokowi

Mardani mengingatkan bahwa proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu harus dimulai dengan baik, termasuk background para anggota pansel.