Hilman mengatakan Pemerintah saat ini terus mempersiapkan beberapa teknis pemberangkatan jemaah umrah dari Tanah Air.

Persiapan, kata Hilman, juga perlu dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Ada kesiapan teknis di kita, penyelenggara termasuk PPIU dan travel haji dan umrah yang memberikan layanan. Mereka siap, kita juga sistemnya siap yang diatur pemerintah dan juga jemaahnya siap," kata Hilman.

Baca juga: Ibadah Umrah Dibuka Lagi, Gus Muhaimin: Bukti Arab Saudi Percaya RI Mampu Tangani Covid-19

Para jemaah juga, menurut Hilman, harus mempersiapkan diri menjalankan protokol yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Hilman mengatakan, nota diplomatik Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia belum memberikan gambaran secara detil mengenai persyaratan serta protokol yang harus dijalani oleh jemaah dari Indonesia.

"Masih umum sifatnya, tapi sudah ada gambaran umum seperti karantina. Itu sudah dikasih tahu," katanya.

"Detilnya belum ada. Pemerintah mendalami dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan panduannya seperti apa, protokolnya seperti apa. Modelnya seperti apa, persyaratan, dokumen," kata Hilman.

Hilman mengatakan nota diplomatik tersebut adalah tindak lanjut surat yang dilayangkan Pemerintah Indonesia terkait umrah.

"Itu ada pemberitahuan kemungkinan diberlakukannya prokes yang harus dipatuhi. Kemungkinan adanya karantina, tapi tidak detail," ujar Hilman. (Tribun Network/Willy Widianto/Fahdi Pahlevi/sam)