TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk meningkatkan budaya profesionalisme kerja.

Ini dilakukan demi menyambut pasar global yang semakin terbuka untuk Indonesia.

Jokowi mengatakan, selang 10 sampai 20 ke depan Indonesia akan menjadi negara ekonomi dunia, bahkan dapat masuk 4 besar dunia.

Untuk itu, diperlukan adanya profesionalime kerja dan daya adaptasi yang cepat untuk membangun ekonomi negara.

Baik itu dengan memangkas aturan-aturan yang panjang, mengembangkan teknologinya maupun melakukan kerjasama dengan perusahaan global.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam "Pengarahan Presiden RI kepada Para Direktur Utama BUMN" di Kabupaten Manggarai Barat, 14 Oktober 2021 yang kemudian ditayangkan secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Bisa Lari Semua, Jokowi Minta Alur Kerja Pemerintahan yang Kompleks Tidak Diterapkan di BUMN

Baca juga: Proses Holding Jasa Survei dari Tiga BUMN Telah Selesai

"Karena yang kita ingin bangun adalah profesionalisme, dan saya minta bagaimana (yang harus dilakukan BUMN agar dapat) membangun sebuah kultur kerja. Karena BUMN BUMN akan kita bawa ke tingkat global dan bersaing di kancah internasional, jadi harus mulai menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya."

"Untuk itu harus bisa beradaptasi dengan global. Kalau mau beradaptasi dengan kemajuan global itu, cara tercepat adalah dengan berpartner dengan perusahaan global. Pasti mereka (perusahaan global) mau, karena Indonesia saat ini dinilai global memiliki prospek kedepan, 10 atau 20 tahun yang akan datang ini kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia," jelas Jokowi.

Untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik, maka perlu adanya beberapa perbaikan BUMN di Indonesia.

Termasuk pemberian kemudahan dalam perizinan, misalnya dalam membangun sebuah pembangkit listrik.

Kemudahan ini dilakukan agar ke depannya banyak perusahaan yang mau berinvestasi dengan perusahaan negara.

Baca juga: Pengamat BUMN Ini Nilai Wajar Ada Penyertaan Modal Negara di Proyek KCJB, Ini Alasannya

"Jangan sampai BUMN itu seperti sebuah birokrasi. Seperti izin kalau mau membangun sebuah pembangkit listrik itu harus mendapatkan 259 izin. Meskipun namanya berbeda-beda, ada izin ada rekomendasi ada surat pernyataan, itu sama saja izin."

"Kalau dibawa koper mungkin ada 10 koper (surat-surat perizinannya), dan waktu yang dibutuhkan itu ada yang sampai 7 tahun. Seperti ini yang harus dipangkas. Tidak boleh misalnya di PLN harus bertele-tele seperti itu. Nanti siapa yang mau inves kalau seperti itu?" tegas Jokowi.

Jokowi lantas mencontohkan perusahaan milik negara seperti perbankan, Telkom, Telkomsel yang sudah mulai merapikan perusahaan.