Sementara perusahaan milik negara seperti Insfrastruktur dan transportasi itu belum melakukan.

"Tapi maaf seperti Insfrastruktur, transportasi itu belum," kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Selain merapikan perizinan, upaya lain yang harus dilakukan negara adalah penyeleksian BUMN yang masih aktif berprogres maupun yang kurang aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Perintahkan Perusahaan Tambang BUMN dan Swasta Mulai Masuk Hilirisasi

Seperti sebelumnya, jumlah BUMN yang ada di Indonesia itu tercatat 108 perusahaan.

Namun, berkat kerja keras kemua pihak, kini BUMN di Indonesia diringkas dan dipadatkan menjadi 41 perusahaan.

Sehingga pada kesempatan tersebut Jokowi mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang telah melaksanakan tugasnya untuk meringkas BUMN-BUMN yang terlampau banyak jumlahnya.

"Bahwa sesuai yang yang minta 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, mereorganisasi dari BUMN-BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Seperti yang sudah disampaikan oleh menteri kita (Erick Thohir) ada sebanyak 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41 (BUMN). Ini merupakan sebuah fondasi yang sangat baik," kata Jokowi.

Jokowi berpesan dan meminta BUMN untuk terus berkopetisi, berhitung sosial impact, review ekonominya, kalkulasikan anggaran dan manfaatnya.

Termasuk berusaha dalam menyiapkan SDM, ekosistem dan teknologinya.

Jika ingin negara memiliki kemajuan, maka hal-hal tersebut harus sesegera mungkin dilakukan.

Baca juga: Jangan Hanya Gimmick, Legislator PKS Minta Erick Thohir Tuntaskan Penanganan Korupsi di BUMN

"Karena kita ini hitungannya balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun, bukan karena 2024 (pemilu) itu tidak, tapi memang kita hanya diberi waktu itu. Kalau memang negara ini mau melompat ya dua tahun ini. Bagimana cara kita untuk menyiapkan SDMnya, ekosistemnya, teknologinya, baru bisa negara ini dapat melompat," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)