Israel Tingkatkan Pembantaian di Gaza, Para Pejabat Siapkan Pembatasan Ketat Bantuan Kemanusiaan

TRIBUNNEWS.COM- Serangan udara Israel di Gaza telah menewaskan 62 warga Palestina selama satu hari terakhir, kata petugas medis Palestina, bertepatan dengan laporan bahwa Israel berencana untuk mengurangi bantuan yang diizinkan memasuki wilayah kantong yang terkepung itu setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat.

Warga dan petugas medis mengatakan bahwa 12 orang tewas di rumah keluarga Al-Ghoula ketika serangan menghancurkan bangunan itu Sabtu dini hari, Reuters melaporkan .

Petugas medis mengatakan beberapa anak termasuk di antara mereka yang tewas setelah pencarian korban yang putus asa. "Beberapa api dan jejak asap terus mengepul dari perabotan yang terbakar di reruntuhan beberapa jam setelah serangan," Reuters menambahkan.

Pembunuhan ini terjadi ketika mediator Israel dikirim untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha.

"Sekitar pukul 2 pagi (00:00 GMT), kami terbangun karena suara ledakan besar," kata Ahmed Ayyan, tetangga keluarga Al-Ghoula, seraya menambahkan bahwa ada 14 atau 15 orang yang tinggal di rumah tersebut.

"Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, mereka semua warga sipil, tidak ada seorang pun di sana yang menembakkan rudal, atau dari pihak perlawanan," kata Ayyan kepada Reuters .

Serangan udara Israel menewaskan tiga orang di dalam mobil di sebelah timur Deir al-Balah di Gaza tengah, kata petugas medis.

Serangan hari Sabtu menambah jumlah korban tewas di pihak Palestina selama 24 jam terakhir menjadi 62, kata pejabat kesehatan.

Meningkatnya kekerasan Israel terjadi saat pejabat Israel mengancam akan mengurangi jumlah bantuan yang mereka izinkan masuk ke Gaza.

"Israel sedang mempertimbangkan untuk membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah Donald Trump menjabat akhir bulan ini dalam upaya untuk merampas sumber daya Hamas, menurut seorang pejabat Israel yang mengetahui masalah tersebut," CNN melaporkan Sabtu.

"Bantuan kemanusiaan tidak sampai ke tangan yang tepat," klaim pejabat tersebut, seraya menambahkan bahwa itu adalah satu dari "beberapa" opsi yang saat ini sedang dipertimbangkan.

Sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, organisasi-organisasi bantuan telah menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke wilayah yang terkepung tersebut karena kekhawatiran akan kelaparan yang meluas.

Diperkirakan 91 persen dari 2,1 juta penduduk wilayah itu menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).