TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk meningkatkan budaya profesionalisme kerja.

Ini dilakukan demi menyambut pasar global yang semakin terbuka untuk Indonesia.

Jokowi mengatakan, selang 10 sampai 20 ke depan Indonesia akan menjadi negara ekonomi dunia, bahkan dapat masuk 4 besar dunia.

Untuk itu, diperlukan adanya profesionalime kerja dan daya adaptasi yang cepat untuk membangun ekonomi negara.

Baik itu dengan memangkas aturan-aturan yang panjang, mengembangkan teknologinya maupun melakukan kerjasama dengan perusahaan global.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam "Pengarahan Presiden RI kepada Para Direktur Utama BUMN" di Kabupaten Manggarai Barat, 14 Oktober 2021 yang kemudian ditayangkan secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Bisa Lari Semua, Jokowi Minta Alur Kerja Pemerintahan yang Kompleks Tidak Diterapkan di BUMN

Baca juga: Proses Holding Jasa Survei dari Tiga BUMN Telah Selesai

"Karena yang kita ingin bangun adalah profesionalisme, dan saya minta bagaimana (yang harus dilakukan BUMN agar dapat) membangun sebuah kultur kerja. Karena BUMN BUMN akan kita bawa ke tingkat global dan bersaing di kancah internasional, jadi harus mulai menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya."

"Untuk itu harus bisa beradaptasi dengan global. Kalau mau beradaptasi dengan kemajuan global itu, cara tercepat adalah dengan berpartner dengan perusahaan global. Pasti mereka (perusahaan global) mau, karena Indonesia saat ini dinilai global memiliki prospek kedepan, 10 atau 20 tahun yang akan datang ini kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia," jelas Jokowi.

Untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik, maka perlu adanya beberapa perbaikan BUMN di Indonesia.

Termasuk pemberian kemudahan dalam perizinan, misalnya dalam membangun sebuah pembangkit listrik.

Kemudahan ini dilakukan agar ke depannya banyak perusahaan yang mau berinvestasi dengan perusahaan negara.

Baca juga: Pengamat BUMN Ini Nilai Wajar Ada Penyertaan Modal Negara di Proyek KCJB, Ini Alasannya

"Jangan sampai BUMN itu seperti sebuah birokrasi. Seperti izin kalau mau membangun sebuah pembangkit listrik itu harus mendapatkan 259 izin. Meskipun namanya berbeda-beda, ada izin ada rekomendasi ada surat pernyataan, itu sama saja izin."

"Kalau dibawa koper mungkin ada 10 koper (surat-surat perizinannya), dan waktu yang dibutuhkan itu ada yang sampai 7 tahun. Seperti ini yang harus dipangkas. Tidak boleh misalnya di PLN harus bertele-tele seperti itu. Nanti siapa yang mau inves kalau seperti itu?" tegas Jokowi.

Jokowi lantas mencontohkan perusahaan milik negara seperti perbankan, Telkom, Telkomsel yang sudah mulai merapikan perusahaan.

Sementara perusahaan milik negara seperti Insfrastruktur dan transportasi itu belum melakukan.

"Tapi maaf seperti Insfrastruktur, transportasi itu belum," kata orang nomor satu di Indonesia itu.

Selain merapikan perizinan, upaya lain yang harus dilakukan negara adalah penyeleksian BUMN yang masih aktif berprogres maupun yang kurang aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Perintahkan Perusahaan Tambang BUMN dan Swasta Mulai Masuk Hilirisasi

Seperti sebelumnya, jumlah BUMN yang ada di Indonesia itu tercatat 108 perusahaan.

Namun, berkat kerja keras kemua pihak, kini BUMN di Indonesia diringkas dan dipadatkan menjadi 41 perusahaan.

Sehingga pada kesempatan tersebut Jokowi mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang telah melaksanakan tugasnya untuk meringkas BUMN-BUMN yang terlampau banyak jumlahnya.

"Bahwa sesuai yang yang minta 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, mereorganisasi dari BUMN-BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Seperti yang sudah disampaikan oleh menteri kita (Erick Thohir) ada sebanyak 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41 (BUMN). Ini merupakan sebuah fondasi yang sangat baik," kata Jokowi.

Jokowi berpesan dan meminta BUMN untuk terus berkopetisi, berhitung sosial impact, review ekonominya, kalkulasikan anggaran dan manfaatnya.

Termasuk berusaha dalam menyiapkan SDM, ekosistem dan teknologinya.

Jika ingin negara memiliki kemajuan, maka hal-hal tersebut harus sesegera mungkin dilakukan.

Baca juga: Jangan Hanya Gimmick, Legislator PKS Minta Erick Thohir Tuntaskan Penanganan Korupsi di BUMN

"Karena kita ini hitungannya balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun, bukan karena 2024 (pemilu) itu tidak, tapi memang kita hanya diberi waktu itu. Kalau memang negara ini mau melompat ya dua tahun ini. Bagimana cara kita untuk menyiapkan SDMnya, ekosistemnya, teknologinya, baru bisa negara ini dapat melompat," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)