Tribun

Pemilu 2024

Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Tak Penting Ada Representasi Pemerintah di Pansel KPU-Bawaslu

akar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan dirinya tak setuju jika tim pansel KPU-Bawaslu disebut wakil pemerinta

Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Tak Penting Ada Representasi Pemerintah di Pansel KPU-Bawaslu
screenshot video
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan dirinya tak setuju jika tim pansel KPU-Bawaslu 2022-2027 dibagi dalam segmentasi-segmentasi tertentu.

Diketahui, dalam pansel KPU-Bawaslu ini, ada 11 anggota pansel yang terdiri atas pemerintah, akademisi, dan unsur masyarakat.

Adapun Ketua Pansel KPU-Bawaslu ini dijabat oleh Juri Ardiantoro yang juga menduduki sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.

Menurut Zainal, tak ada urgensi untuk membagi segmentasi-segmentasi tertentu.

"Karena pada dasarnya memang sudah dibagi locusnya. Locusnya itu tahapan pansel substantif, selanjutnya adalah tahapan politik," kata Zainal dalam diskusi virtual bertajuk Timsel KPU-Bawaslu 2022-2027: Sebuah Catatan Krusial yang diadakan Perludem, Minggu (17/10/2021).

Zainal mengatakan jika memang pemerintah ingin menuangkan idenya dalam hal ini, seharusnya hal tersebut dilakukan di tahapan politik, yakni saat fit and proper test di Komisi II DPR RI, bukan di ranah pansel.

"Pemerintah adalah bagian dari partai politik dan bagian dari konstruksi di DPR. Pemerintah punya koalisi di DPR," lanjut Zainal.

Baca juga: Puan Minta Pansel KPU dan Bawaslu Kirim Calon Best of The Best ke DPR 

Menurutnya, seharusnya pansel KPU-Bawaslu tidak berbasis segmentasi seperti sekarang, melainkan berbasis kepada kualitas yang paham segala hal tentang kepemiluan dan turunannya atau istilahnya teknokratis.

"Saya kurang bisa menerima logika di mana harus ada namanya representasi pemerintah dan lain-lain sebagainya," tambahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas