Tribun

Kementerian Kominfo Minta Google dan Apple Dukung Pemberantasan Pinjol Ilegal di Indonesia

Johnny G Plate mengatakan pihaknya telah berkomunikasi kepada Google dan Apple untuk mendukung pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Kementerian Kominfo Minta Google dan Apple Dukung Pemberantasan Pinjol Ilegal di Indonesia
Tangkapan Layar: Kanal Youtube Kemenko Polhukam RI
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beserta jajaran pemerintah, OJK, dan BI di Kantor Kemenko Polhukam RI pada Selasa (19/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan pihaknya telah berkomunikasi kepada Google dan Apple untuk mendukung pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia.

Untuk itu, Johnny mengatakan pihaknya telah meminta penyelenggara sistem elektronik di Google Play Store dan App Store mensyaratkan bukti lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pendaftaran aplikasi fintech.

Johnny berharap kerja sama platform digital untuk mendukung industri keuangan nasional termasuk fintech dapat tumbuh dengan baik dan legal.

Hal tersebut disampaikan Johnny usai menghadiri rapat koordinasi bidang Polhukam terkait penegakan hukum, keuangan, dan perbankan khususnya pinjaman online di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Selasa (19/10/2021).

"Kita harapkan kerja sama paltform digital untuk juga mendukung agar industri keuangan nasional, termasuk fintech, dan industri dunia bisa bertumbuh dengan baik secara legal dan secara bersama-sama kita secara tegas memberantas industri keuangan yang ilegal termasuk pinjol ilegal di Indonesia," kata Johnny.

Baca juga: Pemerintah Imbau Pinjol Ilegal Hentikan Aktivitasnya dan Korban Jangan Bayar

Sebelumnya, Pemerintah mengimbau kepada penyedia jasa pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) untuk menghentikan aktifitasnya.

Imbauan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD setelah memimpin rapat koordinasi bidang Polhukam terkait penegakan hukum, keuangan, dan perbankan di Kantor Kemenko Polhukam RI pada Selasa (19/10/2021).

"Oleh sebab itu, imbauan atau statement resmi dari pemerintah yang dihadiri OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia). Hentikan, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengimbau agar masyarakat yang sudah menjadi korban pinjol ilegal untuk jangan membayar lagi.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas