Tribun

2 Tahun Jokowi & Maruf Amin

2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, PKS Soroti Kualitas Demokrasi hingga Kinerja Penegakan Hukum 

Empat catatan kritis PKS atas dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, PKS Soroti Kualitas Demokrasi hingga Kinerja Penegakan Hukum 
dpr.go.id
Mardani Ali Sera. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan beberapa catatan kritis atas dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. 

Pertama, Mardani menyoroti kualitas demokrasi di dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. 

Dia menyebut bahwa sistem check and balances tak berjalan seimbang lantaran 'gemuknya' komposisi koalisi partai politik pendukung pemerintah. 

"Demokrasi itu esensi check and balances, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqomah di #KamiOposisi," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (20/10/2021). 

Baca juga: Dua Tahun Jokowi-Maruf Amin, Waketum MUI: Pembangunan Infrastruktur Terlihat Jelas 

Kedua, Mardani menyoroti semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah saat ini. 

Misalnya peleburan beberapa lembaga negara dan dibubarkannya BUMN yang 'sakit'. 

Namun, Mardani berpendapat semangat reformasi birokrasi itu tak terlihat lucu lantaran di periode kedua Presiden Jokowi malah menambah pos jabatan wakil menteri. 

"Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand desain reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi," ucapnya. 

Baca juga: Fraksi PKS Nilai Pelantikan Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Membuka Peluang Politisasi Riset

Ketiga, Mardani menyoroti lemahnya kinerja penegakan hukum di mata publik. 

Hal itu dibuktikan dengan sempat ramainya cuitan #PercumaLaporPolisi beberapa hari lalu karena kekecewaan publik atas institusi kepolisian. 

"Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan rudapaksa 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini," katanya. 

"Juga kasus smackdown mahasiswa di Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi," lanjutnya. 

Baca juga: Propam Persilakan Mahasiswa yang Dibanting saat Unjuk Rasa Laporkan Brigadir NP Secara Pidana

Keempat, Mardani menyinggung isu pemberantasan korupsi, terutama yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Anggota Komisi II DPR RI itu menyayangkan diamnya Kepala Negara atas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK yang berujung pada pemberhentian 57 pegawai lembaga anti-rasuah itu. 

"Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK," ujarnya. 

Baca juga: KPK Pastikan Telusuri Aliran Suap Bupati Kuansing Andi Putra

Terakhir, Mardani juga menyinggung konflik pertanahan, perpindahan ibu kota negara yang tak ada urgensi, dan maraknya TKA China masuk ke Indonesia. 

"Perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya. Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin. Dan PKS akan tetap menjadi #KamiOposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yang lebih baik," pungkas Mardani.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas