Mahfud MD Sebut Pemerintah Ingin Selamatkan Rakyat dari Pinjol Ilegal, Korban Diminta Berani Melapor
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam menindak pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam menindak pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal.
Mahfud menambahkan, pemerintah juga sudah menetapkan hukum terkait kasus pinjol ilegal ini.
"Pemerintah bersungguh-sungguh dan akan terus menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan yakni melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan ilegal dan tindak pidana lain, yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal."
"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan. Nanti biar perdebatannya di proses hukum, karena tentu ada yang setuju ada yang tidak. Tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," kata Mahfud dalam tayangan Live Breaking News Kompas TV, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: LPSK Minta Korban Pinjol Ilegal Tak Ragu Buat Laporan Agar dapat Perlindungan
Lebih lanjut Mahfud menuturkan, pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat hukum perdata dan pelakunya bisa dijerat pidana.
Dalam pelanggaran pidana, kasus pinjol ilegal ini bisa dikenai UU ITE Pasal 27, 29, dan 32.
"Secara perdata kami menganggap itu tidak memenuhi syarat, terutama syarat subjektifnya karena ada sebagian hal-hal. Kemudian secara pidana sudah ada beberapa alternatif, kemungkinan UU ITE itu bisa. Ada Pasal 27, 29, dan 32."
"Pasal 27 itu misalnya apa penyebaran foto tidak senonoh, atau porno untuk mengancam orang agar malu dan itu banyak kasusnya. Nanti semua akan terus ditindaklanjuti," terang Mahfud.
Baca juga: Pendana Pinjol Ilegal yang Buat Ibu di Wonogiri Hingga Akhiri Hidup Akhirnya Tertangkap
Selain itu Mahfud meminta kepada para korban untuk berani melapor kepada polisi.
Atau jika ingin perlindungan yang lebih spesifik, Mahfud menyarankan korban melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Kemudian para korban supaya berani melapor, karena polisi akan melindungi. Perlindungan yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang semuanya disediakan sebagai instrumen undang-undang," ucap Mahfud.
Baca juga: Karena Diteror Pinjol Ilegal, Mahfud MD Sebut Ada Orang yang Sampai Nekat Bunuh Diri
13 Kasus Pinjol Ilegal Telah Diungkap, 57 Orang Jadi Tersangka
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, pemerintah terus berupaya memberangus aksi pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat.
Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim Polri dan polda jajaran telah mengungkap 13 kasus pinjaman online ilegal.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, dari pengungkapkan kasus itu, ada 57 tersangka yang telah ditangkap polisi.
"Kami sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengungkap dari Bareskrim sendiri, lalu dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah," kata Agus dalam konferensi pers daring yang disiarkan akun Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (22/10/2021).
Baca juga: Mahfud MD: Pinjol Ilegal Tak Penuhi Syarat Perdata, Bisa Dijerat Pidana
Agus mengatakan, penyidik polisi masih terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.
Menurutnya, saat ini polisi sedang melakukan analisis. Hasil analisis akan diberikan ke seluruh polda jajaran.
"Kami sedang analisis. Kemudian hasil analisis tersebut akan kami distribusikan ke seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjol ilegal bisa kami tindak sesuai apa yang sudah diputuskan pemerintah," tuturnya.
Ia pun menegaskan, Polri siap memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Baca juga: OJK Tegaskan Pinjol Legal Hanya Diizinkan Akses Kamera, Mikropon, dan Lokasi Peminjam
Karena itu, Agus mengimbau masyarakat tidak ragu lapor ke polisi jika menjadi korban pinjol ilegal.
"Atas perintah Kapolri, kami sudah menerbitkan Surat Telegram kepada seluruh polda untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat jika ada tindakan-tindakan yang dirasakan menganggu baik secara psikis maupun fisik kepada warga yang jadi korban pinjol ilegal."
"Jadi masyarakat mohon agar berani melapor ke kepolisian atas peristiwa yang dihadapi jika terkait pinjol ilegal," kata Agus.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Malvyandie Haryadi)
