Moeldoko Terima Daftar Tuntutan Aksi 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Pemerintah Terbuka untuk Berdialog
Ini tanggapan KSP Moeldoko saat terima daftar tuntutan aksi mahasiswa soal 7 tahun kepemimpinan Jokowi, sebut bukti pemerintah terbuka untuk dialog
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).
Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pada aksi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko turun menemui aliansi BEM sekitar pukul 16.15 sore.
Moeldoko pun menerima buku berisi 12 daftar tuntutan mahasiswa soal kritik pemimpinan Jokowi selama 7 tahun ini.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak yang Telan Biaya Rp278 Miliar
Menurut Moeldoko, sikapnya untuk bertemu mahasiswa sebagai bentuk bukti pemerintak tak menutup siapapun untuk menyuarakan pendapat.
Bahkan, ia akan membuka peluang bagi mahasiswa untuk berdialog soal tuntutan mereka.
"Ini mengindikasikan pemerintah tidak menutup komunikasi pada siapapun, saya hadir di sini memberikan peluang pada siapapun untuk bicara," ucap Moeldoko, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (21/10/2021).
"Tadi ada 12 tunutan, yang saya ingin bangun komunikasi baik adalah nanti saya akan mengundang mereka untuk berdiskusi," imbuh dia.
Baca juga: Tak Jadi ke Istana Negara, Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Massa di Kawasan Patung Kuda
Ia mengatakan, dialog yang dibangun bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman yang sama antara kebijakan pemerintah dengan rakyat.
Dari dialog tersebut, diharapkan aliansi mahasiswa dapat memahami kinerja pemerintah selama ini.
Moeldoko menuturkan, bahwa mengelola negara yang besar tidaklah mudah.
Ia menilai pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi sudah semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai masalah, seperti penanganan Covid-19 hingga pemulihan ekonomi.
"Untuk itu, pemerintah sangat terbuka untuk berdialog dengan siapapun agar ada pemahaman yang sama."
"Proses dialog ini bagus, pertama bahwa kita terbuka. Yang kedua, ini sebuah proses bagi adik adik kita agar nantinya menjadi seorang pemimpin yang memiliki berbagai pengalaman-pengalaman."
"Agar mereka paham bawa mengelola negara itu tidak mudah, perlu sebuah kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh pak Jokowi," jelas dia.
Sebelumnya,selain BEM SI dan BEM UI, mahasiswa dari Universitas Indraprasta (Unindra) juga ikut merapat ke kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis siang (21/10/2021).
Pantauan Tribunnews, mahasiswa masih memblokade jalan Medan Merdeka Selatan.
Mereka tampak mulai memblokade jalan raya Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Jokowi Squid Game Maker" dan berorasi.
Mahasiswa dari Unindra ingin merapat bersama BEM UI dan BEM SI yang sudah terlebih dahulu di kawasan Patung Kuda.
Hanya saja, mereka masih dijaga petugas kepolisian yang sedang mengamakan aksi.
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) sudah terlebih dahulu menggelar aksi di kawasan Patung Kuda.
Aksi massa dari BEM UI dan BEM-SI ini bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Terlihat mobil komando terparkir di depan pintu gerbang Monas. Para mahasiswa dari lintas universitas juga tampak berdatangan.
Sementara itu, penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian baik menuju Istana Negara maupun sebaliknya.
Kordinator Lapangan BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Alvin mengatakan para mahasiswa ingin menyuarakan aspirasinya selama 7 tahun Jokowi menjabat Presiden RI.
"Kami menemukan justru bukannya dia memajukan indonesia tetapi memundurkan indonesia apalagi di dua tahun terakhir ini," kata Alvin.
Dikatakan olehnya, ada 12 tuntutan dari aliansi mahasiswa yang dibacakan.
"Ada sesuai dengan beberapa kordinator isu kita. Pada umumnya ada kesehatan, hukum dan ham, ada juga ekonomi dan ketenagakerjaan, lingkungan, energi dan tambang," tandasnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Reza Deni)