Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Melalui MPP, Ma'ruf menilai masyarakat dapat melakukan beragam pengurusan dokumen di satu tempat terpadu.

Oleh karena itu, seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia diimbau agar mengaplikasikan model ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ini suatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia. Semua kabupaten/kota punya model Mal Pelayanan Publik, punya lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat-pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam program," kata Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai melihat langsung inovasi pelayanan publik dan UMKM di Banyuwangi, Kamis (22/10/2021).

Lebih lanjut, menurut Wapres, dengan adanya satu wadah terpadu seperti ini, maka dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen hingga perizinan.

"Jadi ini mempercepat, memperpendek, mempermudah dan juga menghindarkan adanya pungutan liar. Kalau diperpendek ini kemudian menjadi lebih efisien," tegasnya.

Untuk itu, dirinya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia.

Baca juga: Kunker ke Situbondo-Bayuwangi, Wapres Maruf Amin Tinjau Vaksinasi dan Pelaksanaan Pelayanan Publik

"Ini (MPP) Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia. Sekarang menurut laporan, sudah ada 45 Mal Pelayanan Publik ini dan di Jawa Timur sudah ada 14 kabupaten," urainya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres menjelaskan bahwa melalui MPP, di samping peningkatan kualitas pelayanan, juga dilakukan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu.

"Hal yang saya temukan juga yang menjadi masalah kita yaitu mengenai satu data. Data dari misalnya data-data UMKM, data-data orang miskin, data-data siapa yang harus memperoleh bansos ternyata sudah di istilahnya tadi di lounge
Pelayanan publik itu datanya sudah (ada). Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data," imbuhnya.

Wapres kembali juga bicara bagaimana Pemkab Banyuwangi menaruh atensi salah satunya kepada masyarakat penyandang disabilitas dan buruh migran melalui Rumah Kreatif.

Dia menilai, langkah ini sangat memberikan dampak nyata bagi individu untuk terus berkembang dan memiliki masa depan yang baik.

"Nah saya ingin ini menjadi bagian daripada program kita," ujarnya.