Wapres Ma'ruf Amin Imbau Seluruh Wilayah Indonesia Aplikasikan Konsep Mal Pelayanan Publik
Wapres mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
![Wapres Ma'ruf Amin Imbau Seluruh Wilayah Indonesia Aplikasikan Konsep Mal Pelayanan Publik](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/peresmian-mal-pelayanan-publik-lippo-plaza-bogor_20190826_183842.jpg)
Di MPP Kabupaten pertama di Indonesia ini, terdapat 24 entitas yang tergabung untuk melayani 237 layanan, sehingga mempermudah warga yang hendak mengurus administrasi.
![DIMINATI PEMOHON - Petugas Mal Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang memberi pelayanan prima kepada pemohon yang mengurus perizinan dan non perizinan, Senin (29/6/2020). Selama 2 pekan mulai 15 Juni hingga 26 Juni, Mal Pelayanan Publik telah melayani sebanyak 5032 pemohon, sedangkan layanan yang paling diminati pemohon adalah pelayanan Polda Metro Jaya, dengan total 1290 pemohon, pelayanan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. (Wartakota/Nur Ichsan)](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/mal-pelayanan-publik-pemerintah-provinsi-dki-jakarta_20200629_213543.jpg)
Sebagai informasi, MPP Banyuwangi telah beroperasi sejak 6 Oktober 2017.
Awalnya, terdapat 88 jenis layanan dari 10 unit layanan pemerintah kabupaten dan 10 unit layanan instansi vertikal.
Saat ini layanan telah bertambah menjadi 242 jenis layanan dari 10 unit layanan pemerintah kabupaten dan 14 unit layanan instansi vertikal.
Sementara Rumah Kreatif telah berdiri sejak 2016 di bawah binaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai suatu kantor khusus untuk memfasilitasi dan mendampingi UMKM dalam meningkatkan kualitas desain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis.
Di sini, UMKM bisa memperoleh servis lengkap untuk menunjang dan mengakselerasi bisnisnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.