Selain itu besarnya koalisi pemerintahan di parlemen juga mendukung skenario tersebut terjadi.

Dari 575 anggota DPR, sebanyak 427 di antaranya berasal dari koalisi pemerintah.

Angka ini sudah lebih dari 50 persen plus satu, yang menjadi syarat kehadiran anggota dalam sidang pengesahan.

Baca juga: Respons Qodari Sikapi Pertemuan Gerindra dan PDIP: Tanda Makin Menguatnya Jokpro 2024

Bahkan, UU Omnibus Law yang berat saja, kata Qodari, bisa lolos di parlemen.

"Kami udah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat pekerjaan rumah kita itu ada di masyarakat," ujarnya.

Qodari memperkirakan target amandemen UUD 1945 terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU, yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan tahun depan. 

"Tahapan pemilu itu akan dilaksanakan atau katakanlah dikibarkan benderanya itu pada pertengahan tahun depan, mungkin antara Juni atau Juli, nah kapan amandemennya? Ya kira-kira sebelum itu, supaya antara amandemen dengan tahapan pemilu ini dia tidak tabrakan juga mempermudah KPU,” kata Qodari.