Relawan Jokowi Akan Gugat Mendagri Tito Soal Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat
Ia juga menilai Inmendagri tersebut telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A yang berkaitan dengan keuangan yang bersifat memaksa haru
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi yang mengatasnamakan Jokowi Mania atau JoMan mengkritik Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kebijakan biaya serta kewajiban tes PCR Covid-19 bagi penumpang pesawat terbang.
Ketua Joman Immanuel Ebenezer mengatakan, pihaknya akan membawa hal ini ke PTUN Jakarta pada Selasa (26/10/2021), besok.
"Iya, betul sekali (akan membawa ke PTUN Jakarta,red)," kata Immanuel Ebenezer saat dikonformasi Tribunnews, Senin (25/10/2021).
Pria yang akrab disapa Noel itu menegaskan, harga tes PCR selama ini telah membebani masyarakat.
Ia juga menilai Inmendagri tersebut telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A yang berkaitan dengan keuangan yang bersifat memaksa harus melalui UU.
Noel juga menyebut, bahwa mendagri tidak mengikuti himbauan Presiden Jokowi, begitu juga apa yang dilakukan Ketua DPR RI yang mempertanyakan soal kebijakan PCR ini.
Baca juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Menjadi Rp 300.000, Berlaku 3x24 Jam untuk Perjalanan Pesawat
Diketahui, Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 mengatur soal PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali mewajibkan agar semua penerbangan mewajibkan tes PCR 2x24 jam.
"Kita sebagai masyarakat sudah menerima apa yang diinstruksikan pemerimtah soal vaksin yang harus suntik dua kali itu, sudah kita turuti. Artinya jangan dong (diberlakukan PCR,red)," ungkapnya.
Noel juga mengatakan, memang tarif bawah PCR berkisar Rp 400 ribuan, namun tak dipungkiri ada praktik tes PCR liar yang harganya mencapai Rp 1 juta lebih.
Tentunya, kata Noel, ini jelas merugikan masyarakat.
"Kalau mungkin Mendagri atau Kepala Satgas Covid mungkin murah, tapi rakyat kan berat," ungkapnya.
"Nah kita juga heran, menteri ini bekerja untuk siapa, bekerja untuk Presiden kah atau bekerja buat dirinya sendiri, atau bekerja untuk para mafia. Ini kan ngeri," cetusnya.
Menurutnya, kondisi pandemi seperti sekarang ini masyarakat sedang menghadapi situasi sulit.
Terlebih, orang yang berpergian dengan pesawat tak hanya yang mau liburan.
"Mungkin ada yang pulang kampung, mungkin ada yang lagi kerja, lagi merajut kerjaan. Di Jakarta mungkin harga PCR Rp 400 ribuan, tapi di daerah itu bisa sampai Rp 1 juta, dan itu beban. Sedangkan harga tiket ada yang Rp 600 - 700 ribu, loh harga PCR-nya melebihi harga tiket. Ini sudah tidak rasional," tegasnya.
