TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Jabatan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi kosong setelah Fadjroel Rachman dipercaya jadi Duta Besar untuk Negara Kazakhstan.

Fadjroel sebelumnya telah menjabat Jubir Presiden selama kurang lebih 3 tahun.

Lalu siapa sosok yang tepat menggantikan  Fadjroel?

Berikut tanggapan pengamat, politisi hingga pihak Istana Presiden seperti dirangkum Tribunnews.com, Senin (25/10/2021):

Kata pengamat

Pengamat Politik M Qodari melihat saat sementara ini tidak ada pengganti khusus untuk juru bicara presiden,.

Menurut dia kemungkinan informasi mengenai istana akan diterangkan oleh berbagai pihak seperti Faldo Maldini atau Ali Mochtar Ngabalin.

"Jadi tidak ada jubir khusus. Mungkin nanti ada tambahan tenaga baru barangkali ya. Tapi siapa kita tidak tahu. Mungkin judulnya bukan jubir. Kalau nanti ada tambahan mungkin nempel di KSP atau nempel di Setkab," ujar Qodari ketika dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Baca juga: PROFIL Fadjroel Rachman, Eks Jubir Presiden yang Kini Jadi Dubes Kazakhstan dan Tajikistan

Qodari mengusulkan hendaknya jubir presiden tidak bersifat perorangan tapi bersifat kelembagaaan.

"Misalnya peran itu dimainkan Bappenas dan itu pusatnya pengelolaan kebijakan nasional. Kemudian di Bappenas itu ada ahli dari berbagai ilmu yang menjelaskan kebijakan pemerintah dari berbagai aspek, yang tahu permasalan dan ada datanya," ujar Qodari.

Menurut dia ahli yang ditempatkan di Bappenas itu harusnya berperan jadi jubir untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

"Mereka ini adalah orang-orang yang bicara bidang spesifik yang menguasai permasalahan dan datanya lengkap. Jangan sampai misalnya Ali Mochtar menjawab semua isu nanti dia keteteran juga.  Usul aja yah jadi Bappenas koordinatornya jubir. Sebab itu pusat pembuatan kebijakan pemerintahan RI," kata Qodari,

Tanggapan Fachri Hamzah

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengusulkan agar posisi juru bicara presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet.

Fahri beralasan, juru bicara presiden seharusnya memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri.

"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan menseskab yang merangkap jubir itu, karena seharusnya juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Berdasarkan informasi yang ia ketahui, selama ini juru bicara presiden tidak memiliki akses ke rapat kabinet sehingga mereka mesti mencari berita di internet sebelum disampaikan ke muka publik.

"Yang selama ini saya tahu, ini jubir-jubirnya enggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh, enggak boleh," kata Fahri.

Mantan wakil ketua DPR itu menegaskan, juru bicara harus memiliki akses ke rapat kabinet.

Ia mencontohkan, juru bicara presiden di Amerika Serikat kedudukannya setara dengan menteri dan diberi titel press secretary.

Di samping itu, Fahri juga meminta agar Presiden Joko Widodo tidak asal-asalan dalam memilih juru bicara agar presiden terbantu dengan keberadaan juru bicara dalam menyosialisasikan program pemerintah.

"Jadi harusnya begitu, ya juga jangan taruh figur yang ecek-ecek juga, jadi harus betul-betul solid, supaya Presiden terbantu di dalam menyosialisasikan ide-ide pemerintah," kata Fahri.

Penjelasan PPP

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memiliki juru bicara dengan kapasitas atau kemampuan yang baik.

Hal ini disampaikan Arsul dalam merespons kekosongan posisi juru bicara presiden setelah Fadjroel Rachman dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Arsul menuturkan, setidaknya ada tiga hal yang mesti jadi pertimbangan dalam memilih juru bicara presiden.

Pertama, juru bicara harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Kedua, sang juru bicara, adalah orang yang mempunyai kemampuan koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya.

Ketiga, kata anggota Komisi III DPR itu, sosok juru bicara harus mudah dihubungi.

Arsul menuturkan, Indonesia pernah memiliki juru bicara presiden yang menurutnya bagus yakni Wimar Witoelar (almarhum) di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Julian Aldrin Pasha di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir, apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan Beliau, kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti Pak Wimar atau Pak Julian Aldrin itulah," kata dia.

Arsul berpendapat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung layak menjadi juru bicara presiden karena dinilai kapabel untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan presiden.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Seskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," ujar Arsul.

Penjelasan Istana

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel Rachmad dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazahkstan.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

"Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP (Kepala Staf Presiden)," lanjutnya.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai perpanjangan lidah Presiden.

Ada beberapa nama lainnya seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu, yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jadi cukup banyak sebenarnya yang mengemban tugas menyampaikan informasi dari Istana kepada masyarakat melalui teman-teman media massa," ucap Fadjroel, Jumat (22/10/2021).

Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com