Tribun

Putusan MK Atas Uji Materil Pasal Blokir Internet Diwarnai Dissenting Opinion 2 Hakim Konstitusi

Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon I yakni Arnoldus Belau dan Pemohon II yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Putusan MK Atas Uji Materil Pasal Blokir Internet Diwarnai Dissenting Opinion 2 Hakim Konstitusi
istimewa
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materil pasal blokir internet atau pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tentang ITE diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari dua orang Hakim Konstitusi.

Mereka adalah Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Saldi yang telah dipersilakan oleh Ketua MK Anwar Usman kemudian membacakan sejumlah alasan terkait dissenting opinion tersebut setelah amar putusan dibacakan Anwar.

Saldi menjelaskan di antaranya bahwa dalam norma pasal 40 ayat (2b) UUU 19/2016 (tentang ITE) sama sekali tidak termuat adanya prosedur yang mesti dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses.

Padahal, kata dia, dalam batas penalaran yang wajar wewenang yang diberikan dalam norma pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tentang ITE kepada pemerintah adalah menyangkut atau berdampak pada pembatasan hak asasi manusia atau hak konstituisonal warga negara, sehingga seharusnya juga diatur secara jelas.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Uji Materiil Pasal Blokir Internet

Dalam hal ini, lanjut Saldi, norma dalam Undang-Undang mestinya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan.

Sehingga, kata dia, warga negara atau lembaga yang terdampak akibat pembatasan hak tersebut mengetahui dasar atau pertimbangan pemerintah memutuskan dan/atau melakukan tindakan pembatasan hak atas informasi dimaksud.

Saldi mengatakan bahwa dengan merumuskan konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan untuk melakukan pemutusan akses, pemerintah melakukan proses yang secara jelas dapat ditempatkan sebagai bagian dari bentuk etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, kata dia, proses dengan alasan yang jelas dapat pula ditempatkan sebagai bagian bekerjanya mekanisme saling cek dan saling mengawasi atau checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat mungkin dari waktu ke waktu penyalahgunaan akan semakin meningkat seiring dengan kian kuatnya negara dalam menjalankan kewenangannya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas