Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu yang hanya diikuti dua pasangan calon, Joko Widodo (Jokowi-KH Ma'ruf Amin) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menimbulkan pembelahan di tengah masyarakat. 

Politik identitas begitu nyata.

Apa yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu harus menjadi pelajaran agar tidak terulang pada Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, salah satu cara agar pada Pilpres 2024 tidak terjadi politik identitas, jangan sampai nantinya hanya akan ada dua pasangan calon. 

"Minimal ada tiga pasangan calon kalau dilihat dari posisi jumlah presidential threshold 20 persen. Kalau besok terjadi dua pasangan calon, saya yakin politik identitas akan terjadi karena nanti akan ada pembelahan antara calon presiden yang menggunakan isu agama, isu etnis maupun isu menjatuhkan salah satu karena terjadinya dua kubu," kata Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid- dalam keterangan, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Poltracking Indonesia: Ada 3 Panggung Strategis soal Gambaran Pilpres 2024, Ganjar Tertinggi

Namun, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak ada jaminan bahwa Pilpres 2024 nanti bisa muncul minimal tiga pasangan calon. 

Gus Jazil bahkan mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akibat pandemi Covid-19, Pilpres 2024 hanya akan diikuti satu pasangan calon saja.

"Tidak menutup kemungkinan karena dampak dari pandemi ini dan memeksa partai-partai dapat bersatu menemukan calon siapa yang paling baik untuk mengatasi keadaan, tetapi meskipun ini mungkin terjadi jauh dari kemunkinan yang ada," urainya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Gus Jazil mendorong agar sebisa mungkin pilpres kedepan tidak terjadi lagi politik identitas dengan melakukan upaya-upaya dengan terbentuknya poros lebih banyak. 

"Minimal 3 poros dan PKB  berupaya untuk memimpin satu poros," ungkapnya.

Saat ini, kata Gus Jazil, PKB yang berada di koalisi parpol pendukung Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf memiliki kewajiban untuk megawal pemerintah ini sukses sampai tahun 2024. 

"Tentu pemimpin yang sukses itu adalah yang mampu menyiapkan suksesi kepemimpin yang sukses pula," tuturnya.

Menurutnya, minimal ada dua syarat suksesi kepemimpinan berjalan lancar. Pertama, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres mampu mengundang partisipasi masyarakat dan terwujudnya persatuan.

"Sukses itu juga tidak menimbulkan politik identitas. Tentu kami di PKB dan juga MPR akan berupaya keras agar politik identitas tidak terjadi pada Pilpres 2024 mendatang," katanya.