TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta mantan direksi Garuda yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian Garuda.

Penegak hukum mengusut dugaan mark up atas leasing pesawat Garuda Indonesia yang menyebabkan maskapai berpelat merah terancam pailit seperti sekarang ini. 

"Hukum harus ditegakkan bagi para penjahat kerah putih yang telah melakukan mark-up atas leasing pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda.

Ini harus dibongkar, sehingga ketahuan siapa yang menikmati adanya mark up itu,” kata Evita kepada wartawan, Rabu (27/10).

Menurutnya, jika dugaan mark up antara pejabat Garuda dengan lessor terbukti, maka lessor tersebut melanggar business ethic and law sehingga Garuda pantas untuk melakukan renegosiasi ulang.

Baca juga: Aturan Penerbangan Domestik Garuda Indonesia, Bisa Tes Rapid Antigen di Beberapa Bandara

"Kalau perlu dengan ancaman untuk mensuspen seluruh kewajiban Garuda terhadap lessor yang terbukti melakukan mark up," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Evita pun mengingatkan, dugaan mark up yang melibatkan Dirut Garuda dan pihak rekanan asing yang ditangani KPK dalam kasus pengadaan pesawat  Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015.

Dalam kasus tersebut, menunjukkan ada pihak-pihak tertentu yang berorientasi pada keuntungan pribadi. 

Menurut KPK saat itu, lantaran harganya tidak dapat ditawar lagi, pihak tersebut justru meminta agar harganya ditinggikan atau mark-up, di mana selisih harga tersebut masuk ke kantong pribadi.

"Jadi kasus-kasus yang sama sangat mungkin terjadi di Garuda, sehingga ini saatnya harus dibuka semua, dan para direksi yang tersangkut nantinya harus diminta pertanggung jawaban. Bukan hanya direksi tapi juga para lessor yang terlibat," ucap Evita. (Tribun Network/sen/wly)