"Salah satu kelebihan pimpinan KPK skrg adalah suka berbohong. Sebelumnya raker KPK paling di hotel bintang 3, Puncak, Bogor.

Tidak pernah di hotel bintang 5, booking 1 rumah makan dan acara sepeda santai di jam kerja. Coba ditunjuk dengan jelas," cuit Novel di akun Twitter miliknya @nazaqistsha.

Di kolom komentar di bawahnya, Novel juga mempertanyakan biaya perjalanan para pejabat KPK ke Yogyakarta untuk jumlah peserta sekitar 100 orang.

Meski terdapat maksud membantu menggerakkan sektor pariwisata yang terpukul karena pandemi Covid-19, Novel menilai upaya tersebut tidak bisa menggunakan uang negara.

"Kalau mau bantu gerakkan pariwisata, jangan pakai uang negara.

Apalagi bermewah-mewahan. Semoga tidak banyak pejabat yang tidak peka dan tidak malu seperti ini," kata Novel.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan raker digelar di Yogya, salah satunya agar APBN bisa terdistribusi ke daerah.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya sehingga kami laksanakan di Yogyakarta," kata Ghufron saat ditemui di sela acara raker KPK di Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).

Dia menyebut setidaknya ada tiga agenda utama raker di Yogyakarta, yakni rapat tinjauan kinerja, evaluasi proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan terakhir penyusunan struktur baru setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih menjadi ASN.

KPK, ujar Ghufron, merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang turut menggunakan dana APBN yang di antaranya dihimpun dari penerimaan yang bersumber dari uang rakyat.

"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus didistribusikan seluas-seluasnya kepada rakyat," ujarnya.

Ghufron menegaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya sejumlah kegiatan rapat di luar daerah diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat struktural yang kini sudah tidak menjadi bagian dari KPK.

"Misalnya Pak Giri (Giri Suprapdiono) dulu Direktur Dikmas (Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat) mereka juga ikut, Pak Koko (Sujanarko) juga ikut, Mas Febri sebagai Karo Humas KPK juga ikut.

Jadi (diikuti) semua struktur. Bukan hanya hari ini sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun menjadi bagian yang ikut serta," jelasnya.

"Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri," kata Ghufron kepada awak media.