Gus Muhaimin Instruksikan F-PKB DPR Kawal Anggaran 20 Persen APBN untuk Fungsi Pendidikan
Hal ini untuk memastikan bonus demografi di Indonesia bisa menjadi berkah bukan menjadi bencana.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
"Ke depan kami akan terus melakukan berbagai terobosan, demi menjaga keberpihakkan kami kepada kepentingan masyarakat," katanya.
Sementara itu dalam Dialog Kebangsaan Bertajuk Kemandirian dan Kesejahteraan Pesantren sejumlah narasumber memastikan kehadiran negara untuk pesantren.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir secara zoom mengungkapkan jika negara terus meningkatkan layanan kepada pesantren.
Kehadiran negara ini diwujudkan dalam berbagai program untuk pesantren di sejumlah kementerian/lembaga negara.
"Komitmen negara untuk pesantren terus kita tingkatkan, kendati demikian kita juga berharap agar santri terus meningkatkan perannya dalam kehidupan berbangsa," katanya.
Sri Mulyani menilai santri mempunyai potensi besar dalam kehidupan bangsa. Tidak sekadar pandai dalam ilmu agama, tetapi mempunyai potensi besar sebagai socialpreneur.
"Kami yakin santri-santri di Indonesia ke depan akan semakin berperan dalam kehidupan bangsa," ujarnya.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengungkapkan layanan negara kepada pesantren memang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya program Balai Latihan Kerja (BLK) untuk terus Pesantren masih terus berjalan.
Di BLK-BLK ini dikembangkan pembelajaran vokasi secara massif untuk memberikan kontribusi positif bagi peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
"Kita tentu berharap bahwa santri yang ikut program pembelajaran vokasi melalui BLK Pesantren mempunyai kemampuan teknis tidak sekadar Ilmu Agama saat terjun ke masyarakat,” katanya.
Menteri Agama Yaqut Cholili Qoumas menegaskan jika Kementerian Agama terus mengembangkan berbagai program untuk kemandirian dan kesejahteraan pesantren.
Kendati demikian karena keterbatasan anggaran negara tidak bisa proses afirmasi ini langsung menyentuh seluruh pesantren yang ada di Indonesia.
"Dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak mungkin mengafirmasi semua pesantren di Indonesia. Oleh karena itu pengembangan Pesantren dilakukan secara bertahap," katanya.