TRIBUNNEWS.COM - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas), Benny Mamoto, menyampaikan pujiannya terhadap langkah tegas Kapolri kepada pejabat polisi yang bermasalah.

Akhir-akhir ini, beberapa tindakan pejabat kepolisian dinilai tidak tepat dan harus diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan.

"Kami dari Kompolnas menyampaikan apreasiasi yang tinggi kepada Kapolri karena dengan cepat mengambil sikap yang tegas dan lugas."

"Menyikapi banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri di lapangan akhir-akhir ini," kata Benny, dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV, Rabu (3/11/2021).

Menurutnya, langkah tegas Kapolri diperlukan sebagai efek jera dan peringatan demi meningkatkan citra polri.

Baca juga: Jenderal-jenderal Polisi Dimutasi: Berikut Nama-nama Kapolda hingga Kepala Intel Polri yang Diganti

Adapun beberapa kasus yang menyebabkan pencopotan jabatan, di antaranya kasus saling lapor antara preman dan pedagang terjadi untuk kedua kalinya di Sumatera Utara.

Kasus terbaru di Pasar Pringgan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Di mana pedagang yang ditikam preman justru jadi tersangka, setelah mereka saling lapor ke polisi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polda Sumatera Utara mencopot Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Iwan Sitorus karena dianggap salah dalam menangani perkara.

"Terkait kasus di Polsek Medan Baru, saya juga mengevaluasi pelaksanaan tugas Kanit Reskrim Polsek Medan Baru."

"Sehingga kemarin sudah kita tarik dia, itu bagian dari tanggungjawab pelaksanaan tugas, menjadi penyidik tidak mudah," kata Kapolda Sumut, Panca Putra Simanjuntak.

Lebih lanjut, Panca juga meminta kepada warga yang ingin menyampaikan keluhan dapat datang langsung ke Polsek maupun Polres.

"Pada kesempatan ini, saya mengimbau kepada masyarakat terkait keluhan atau komplain silahkan disampaikan kepada atasan penyidik."

"Bisa melalui saluran 110 atau bisa datang langsung ke Polsek atau Polres," ungkapnya.

Komnas HAM Juga Sampaikan Apresiasi Sikap Kapolri

Diberitakan Tribunnews.com, Komnas HAM RI merespons terkait kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini mencopot 9 orang Kapolres atau pejabat Polda di daerah yang dianggap bermasalah hukum hingga pelanggar kode etik profesi Polri.

Komisioner Komnas HAM RI, M Choirul Anam, mengatakan tindakan tersebut perlu diapresiasi.

Hal tersebut, kata dia, di antaranya karena Komnas HAM juga telah turut meminta kepolisian menindak kasus-kasus tersebut secara masksimal dan serius.

Meski demikian, kata dia, tindakan Kapolri juga harus dipastikan menimbulkan efek jera.

Selama tidak ada perbaikan di internal, maka kasus-kasus serupa akan berulang kembali.

Menurut Choirul Anam, penting bagi kepolisian menata sistem reward and punishment.

Sehingga, banyak anggota kepolisian yang berlomba-lomba menjadi polisi yang berprestasi.

Ia pun mendorong agar publikasi terhadap polisi yang berprestasi harus diperkuat karena selama ini penghargaan yang sudah ada tidak terasa.

"Jadi tidak hanya punishment, tapi reward juga harus jalan. Sehingga banyak anggota Kepolisian yang berlomba-lomba menjadi polisi yang berprestasi, mengabdi pada masyarakat, tidak melakukan kekerasan dan sebagainya, tidak melakukan pelanggaran HAM dan sebagainya, itu dicatat sebagai satu prestasi," kata Anam ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (2/11/2021).

Baca juga: POPULER Nasional: Mutasi Perwira Tinggi Polri | Kondisi SBY Ditemani AHY dan Ibas

Lebih lanjut, ia mengatakan, tantangan paling besar kepolisian saat ini adalah perubahan masyarakat dalam konteks teknologi informasi.

Apalagi masyarakat punya akses yang sangat luas, independen, mudah menangkap dan merekam peristiwa, serta menyampaikan peristiwa kepada publik.

Merespons hal tersebut, kata Anam, kepolisian juga harus melakukan perubahan yang mendasar terhadap perilaku kepolisian.

Selain itu, kata dia, kepolisian juga harus melindungi masyarakat dalam konteks perubahan tersebut.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Gita Irawan, Kompas.tv/Desy Hartini)