Tribun

Penangkapan Terduga Teroris

Kepala Sekolah Ditangkap, BNPT Ungkap 19,4 Persen PNS Masuk Indeks Potensi Radikalisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai kasus radikalisme di tubuh pegawai negeri sipil (PNS) bukanlah hal yang baru.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Kepala Sekolah Ditangkap, BNPT Ungkap 19,4 Persen PNS Masuk Indeks Potensi Radikalisme
Tribunnews/Gita Irawan
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai kasus radikalisme di tubuh pegawai negeri sipil (PNS) bukanlah hal yang baru.

Hal ini untuk menanggapi tertangkapnya Kepala Sekolah SDN di Lampung karena tergabung menjadi anggota Jamaah Islamiah (JI).

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid menyampaikan terdapat sekitar 19,4 persen yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme. Data ini merupakan data terakhir sekitar 2018-2019 lalu.

"Indeks potensi radikalisme itu sekitar 2018 sampai 2019, itu yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme di PNS itu ada 19,4 persen itu masuk ke dalam indeks potensi radikalisme. Survei itu dilakukan oleh Alvara dan Mata Air Foundation," kata Ahmad saat dikonfirmasi, Kamis (4/11/2021).

Ahmad menjelaskan ada sejumlah indikator yang mempengaruhi indeks potensi radikalisme. Satu di antaranya mereka tidak setuju atau anti terhadap Pancasila.

"Dimana indikator potensi radikalisme itu adalah dia tidak setuju atau anti terhadap Pancasila. dia pro khilafah kemudian dia anti terhadap pemerintahan yang sah, dia intoleran dan eksklusif, dia nanti budaya dan kearifan lokal keagamaan. Nah itu indikatornya," jelasnya.

Selain itu, kata Ahmad, indikator lainnya juga ditandai oleh sumpah baiat terhadap ustaz atau kelompok jaringan teror. Lalu, sudah melakukan idad atau latihan-latihan perang, sudah melakukan donasi terhadap jaringan teror dan kegiatannya. 

Baca juga: Kepala SD Negeri di Lampung Diduga Terlibat Penyebaran Paham Radikal

"Itu masuk memenuhi unsur tindak pidana terorisme sehingga bisa dilakukan penangkapan sebelum melakukan aksi teror yang sering disebut sebagai upaya preventif Justice atau preventif strike untuk mencegah sebelum melakukan aksi teror," tukas dia.

Sebagai informasi, Densus 88 Antiteror Polri sebelumnya menangkap dua anggota teroris JI di Lampung pada Minggu (31/10/2021) dan Senin (1/11/2021) lalu. Mereka adalah Ir S (61) dan S (59).

S (61) merupakan Ketua Lembaga Amil Zakat Abdurrohman Bin Auf (LAZ-ABA) yang adalah yayasan yang terafiliasi dengan teroris JI. Sementara itu, S (59) bertugas sebagai Bendahara LAZ ABA.

Pada Selasa (2/11/2021), Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap anggota teroris Jamaah Islamiah (JI) berinisial DRS (47) di wilayah Lampung. Dia diketahui berprofesi sebagai kepala sekolah di daerah Pesawaran.

Adapun DRS ditangkap di Jalan Cendrawasih, Wonokriyo, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung pada Selasa (2/11/2021). Penangkapan ini berdasarkan pengembangan penangkapan dua teroris JI dua hari terakhir.

"Satgaswil Lampung menangkap DRS jaringan kelompok JI. Profesinya PNS sebagai Kepala Sekolah SDN Pesawaran," kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (3/11/2021).

Aswin menuturkan penangkapan itu mengenai pengembangan teroris JI berinisial S (61) pada Minggu (31/10/2021) kemarin. Adapun S (61) merupakan Ketua Lembaga Amil Zakat Abdurrohman Bin Auf (LAZ-ABA) yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI).

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas