Ia juga mengatakan, pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa Bali dan penurunan displin protokol kesehatan.

"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini, karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," tulisnya lagi.

Namun, Luhut berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi.

"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," kata Luhut.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet Presiden Joko Widodo dalam pengadaan alat kesehatan dalam penanganan pandemi.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Minta Diusut

Sementara itu Aktivis 98 Simson Simajuntak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membiarkan isu tentang dugaan keterlibatan menterinya dalam bisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Jika isu ini terus berkembang bahkan berlarut-larut, dikhawatirkan bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat.

"Presiden Jokowi secepatnya bertindak, segera mengevaluasi para pembantunya yang diduga terlibat dalam permainan bisnis test PCR ini, dan bila terbukti ada pembantunya terlibat, segera dicopot," kata Simson kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).