Luhut Akui Tak Pernah Ambil Keuntungan dari Bisnis Tes PCR, Pastikan tidak Ada Pembagian Dividen
Luhut menegaskan hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Sebagai pendukung Jokowi, Ketua bidang politik Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem) ini tidak menginginkan jika di periode terakhir jabatan presidennya, pemerintahan Jokowi justru tercemar oleh tangan-tangan kotor pemburu rente.
Ditegaskannya, jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang memanfaatkan kekuasaan dengan mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongannya.
"Kita semua berkepentingan agar di periode kedua jabatan Presiden Jokowi ini bersih dari segala bentuk tindakan tak terpuji," ujarnya.
Dia mengaku sudah sejak lama mengendus adanya ketidakberesan terkait syarat test PCR Covid-19 seperti mendapat sorotan saat ini.
Simson menaruh curiga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di dalam pelaksanaan test PCR.
"Kecurigaan saya sudah sejak lama, mengenai mahalnya harga test PCR Covid-19, lalu kengototan pemerintah di dalam menerapkan wajib test PCR sebagai syarat pada seluruh penerbangan. Ini mengindikasikan ada muatan bisnis di balik kebijakan wajib test PCR," katanya.
Dia menambahkan adanya kejanggalan aturan perjalanan penerbangan dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Indonesia sudah memasuki tahun kedua dilanda Covid-19, tetapi masih bersikeras mengimpor alat test PCR, padahal alat ini menurut Simson gampang dan bisa diproduksi di dalam negeri.
"Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik permasalahan wajib test PCR yang diberlakukan selama Covid-19 melanda kita," katanya.
Baca juga: Heboh Dugaan Bisnis Tes PCR, Menko Luhut Hingga Erick Thohir Beri Respons
Isu Tendensius
Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menepis kabar bahwa Erick Thohir masuk ke dalam lingkaran bisnis tes Covid-19, baik itu PCR maupun Antigen.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan, tuduhan tersebut sangatlah tendensius dan tidak relevan.
"Isu Pak Erick bermain tes PCR itu, isunya sangat tendensius," ucap Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11/2021).
Menurut Arya, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tes PCR di seluruh Indonesia mencapai total 28,4 juta.
