Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis lingkungan yang tergabung dalam  Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim (APPI) menggelar aksi teatrikal sidang tandingan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim COP26 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (5/11/2021).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, meja dan kursi di jajarkan membentuk pola huruf U dan dikelilingi massa pembawa poster pesan protes.

"Hari ini kita gelar sidang tandingan COP26 di Glasgow," kata salah satu orator aksi di lokasi.

Dalam forum teatrikal ini, mereka menyuarakan keadilan iklim untuk semua.

Lewat poster, mereka juga menyuarakan bahwa iklim khususnya Indonesia saat ini sudah kritis.

Baca juga: Ajudan Joe Biden yang Ikut Pertemuan COP26 di Skotlandia Positif Terinfeksi Covid-19

Forum tandingan ini bertujuan untuk menyatakan bahwa orasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Glasgow, Skotlandia, cuma klaim sepihak.

Anggota Jeda Untuk Iklim, Novita Indri mengatakan pidato Jokowi di forum COP26  cuma omong kosong belaka dan tak sesuai fakta lapangan.

Isi pidato Jokowi dianggap cuma klaim sepihak.

Apalagi soal pernyataan deforestasi maupun kebakaran hutan sebesar 82 persen.

"Klaim sepihak soal penurunan deforestasi maupun kebakaran hutan sejumlah 82 persen menunjukkan bahwa negara menutup mata dan hatinya," kata Novita.

Ribuan korban bencana banjir besar di Kalimantan, kata Novita, salah satunya diakibatkan oleh hilangnya serapan hutan, serta angka kebakaran yang tinggi.

Data BNPB mencata terjadi 1.969 bencana sepanjang Januari - September 2021.

Bencana terbesar ialah hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan puting beliung.

Pemerintah saat ini disebut malah mengutamakan pemikiran bagaimana menguras sumber daya alam.

Padahal, penggunaan energi fosil serta perusakan hutan dan lahan secara masif adalah sumber utama pemanasan bumi.

"Itulah fakta yang terjadi di lapangan," ucap dia.

Atas hal itu, APPI menuntut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk:

1. Menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.

2. Mengedepankan Zero deforestation tanpa ada dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.

4. Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.

5. Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.

6. Meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.