Di era sekarang, komunikasi publik oleh pemerintah tidak lagi terpusat di satu lembaga.
Komunikasi publik dapat dilakukan berbagai lembaga, termasuk Dinas Kominfo di daerah.

Di sisi lain, penting untuk memastikan komunikasi publik dari pemerintah disampaikan dengan narasi yang tidak bertentangan.

Hal itu membutuhkan sinergi dari pusat hingga daerah.

Salah satu contohnya soal penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah sudah membuat pola pengumuman status PPKM oleh satu menteri dan selanjutnya diikuti dengan instruksi atau surat edaran para menteri.

“Materi bukan berubah-ubah. Bukan tidak konsisten. Materinya disesuaikan dengan perkembangan situasi,” kata dia.

Keputusan memang harus dibuat berdasarkan informasi dan data. Suatu daerah ditetapkan level PPKM tertentu berdasarkan informasi dan data perkembangan pandemi di daerah tersebut.

Data itu juga perlu terus disebarkan ke publik dan terus dipantau.

Dinas Kominfo, menurut Usman, perlu memanfaatkan media sosial untuk mengkomunikasikan kebijakan terkait pandemi.

Hal itu didasarkan penelitian yang menyebut 98 persen responden mendapatkan informasi dari media sosial, dan hingga 76 persen responden juga menyebut materi komunikasi penanganan kesehatan sudah bagus.

Meski demikian, tetap perlu perhatian antara lain karena masih banyak kabar bohong beredar.
Pada awal November 2021 saja, terdata lebih dari 2.000 sebaran kabar bohong terkait Covid-19 beredar di media sosial.

Salah satu pihak yang perlu proaktif menangani hoax adalah Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota.

Sebab, Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota mengetahui karakteristik daerah dan mengenal masyarakat setempat.

“Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak lain yang bisa membantu menyosialisasikan,” kata dia