Dugaan Keterlibatan Bisnis Tes PCR, KPK Ditantang Segera Periksa Erick Thohir dan Luhut
Jokowi diminta segera merespons dugaan keterlibatan dua menterinya, Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tes PCR.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta segera merespons dugaan keterlibatan dua menterinya, Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tes PCR.
Apalagi keduanya telah dilaporkan ke KPK.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak menyebut dugaan keterlibatan dua sosok pembantu presiden itu sangat mencederai hati seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mencoreng nama Jokowi.
Baca juga: Dukung KPK Telisik Dugaan Korupsi Formula E, Ketua DPRD DKI : Kita Ikuti Prosesnya
Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Formula E, Begini Respons Wagub DKI, PSI dan MAKI
"Ini sudah sangat mencederai hati seluruh rakyat Indonesia dan mencoreng nama baik Presiden Jokowi," kata Razak dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).
"Karena kelakuan dua menterinya, Erick dan Luhut yang diduga tak serius mengatasi pandemi dan malah mengambil keuntungan dari bisnis PCR di tengah penderitaan rakyat Indonesia," sambungnya.
Pihaknya juga menantang KPK segera memeriksa orang dekat Presiden Jokowi itu.
Terlebih Ketua KPK Firli Bahuri telah menyatakan tak pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.
"Saya menantang KPK memeriksa Erick dan Luhut sebagai aktor utama dugaan bisnis PCR walaupun orang paling dekat Presiden Jokowi," kata Razak.
Baca juga: PRIMA Laporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir ke KPK Terkait Dugaan Bisnis PCR
Dalam waktu dekat PP HIMMAH akan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung KPK untuk mendesak lembaga antirasuah itu memulai penyelidikan dugaan bisnis tes PCR ini.
"Terkait dukungan dan tantangan HIMMAH, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini ke KPK," pungkasnya.
Diketahui dugaan keterlibatan bisnis PCR ini terkait munculnya perusahaan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang salah satu pemegang sahamnya adalah Luhut.
Luhut memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.
