Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan pihaknya akan menggandeng pihak lain untuk bekerja sama mengungkap mafia Pelabuhan di Indonesia.

"Terkait dengan persoalan praktik kecurangan di pelabuhan tentu Polri akan melakukan kerjasama bersama stakeholder terkait," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Ramadhan menyampaikan Polri bersama pihak lain nantinya akan mengawasi dan menindak berbagai gangguan Kamtibmas di Pelabuhan.

Hal ini dinilai merugikan upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Polri bersama stakeholder akan mengawasi dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi di pelabuhan karena hal ini merupakan salah satu menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," ujar dia.

Baca juga: Kabareskrim Polri Tindaklanjuti Permintaan Luhut untuk Berantas Mafia Pelabuhan di Indonesia

Karena itu, kata Ramadhan, Polri mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19. Dalam hal ini, peran Polri secara sungguh-sungguh dalam mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

"Peran tersebut dilakukan dengan prinsip pandemi terkendali, ekonomi bergeliat dan pulih, sehingga target pertumbuhan tercapai," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih melihat banyak praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Ia merasa jengah dengan banyaknya kecurangan tersebut.

Karena itu Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindak tegas para mafia yang bermain di pelabuhan itu.

"Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, Polri, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam acara webinar Stranas PK bertajuk ’Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021).

Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia masih jauh dari kata efisien. Pemerintah tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.

Baca juga: Luhut Geram Praktik Kecurangan Masih Terjadi di Pelabuhan, Minta KPK & Polri Penjarakan Para Mafia

"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project, di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," kata Luhut.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengefisienkan sistem di pelabuhan itu adalah masih banyaknya pihak-pihak yang bermain di sana.