Komisi X DPR RI: Insiden Unboxing Motor Superbike Tak Boleh Terulang
Pihak yang terbukti melakukan unboxing motor superbike milik Ducati, harus dikenakan sanksi yang tegas.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI asal Fraksi NasDem Syamsul Luthfi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari insiden unboxing motor superbike milik Ducati oleh panitia.
Menurutnya, kejadian itu sangat mencoreng nama baik bangsa di kancah internasional.
"Dalam hal ini Mandalika Grand Prix Association (MGPA) harus mematuhi peraturannya, aturan main harus betul-betul kita patuhi, harus bekerja secara profesional. Karena di dalam dunia olahraga internasional ini ada yang sifatnya teknis dan etis yang harus kita patuhi," ujar Syamsul dalam keterangannya, Sabtu (13/11/2021).
Menurut Syamsul, even internasional membutuhkan kinerja yang mengedapankan mutu, integritas dan profesionalisme yang tinggi.
Banyak anak-anak bangsa yang memiliki karakter tersebut dan harus mengambil peran tersebut untuk mengembalikan kehormatan negara.
Pihak yang terbukti melakukan tindakan tercela tersebut, lanjut dia, harus dikenakan sanksi yang tegas.
"Sebab di sini dibutuhkan kerja dengan profesional. Jadi kalau aturan mainnya tidak boleh, jangan dicoba-coba melakukan karena ini bisa mencoreng nama Indonesia di mata dunia Internasional," kata Syamsul.
Penyelenggaraan World Superbike 2021 dan MotoGP, menurut Syamsul, merupakan sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa dari dunia otomotif internasional terhadap Indonesia.
Kesempatan itu tidak boleh disia-siakan dengan membiarkan para pihak mencoreng nama baik bangsa.
Ia meminta kejadian unboxing tersebut tidak boleh terulang. Sebab upaya untuk mempersiapkan kedua ajang tersebut berikut penyediaan sirkuitnya telah dilakukan dengan segenap usaha dan perjuangan.
Baca juga: Buntut Terbaru Video Unboxing di Mandalika, Ternyata Ducati Tak Pernah Layangkan Pernyataan Apapun
"Kita mempersiapkan baik dari sisi mutu penyelenggaranya maupun kesiapan kita sebagai tuan rumah yang ramah terhadap para tamu-tamu yang akan datang untuk menyaksikan ataupun mengikuti event tersebut," ujar Syamsul.
Guna mencegah perbuatan tidak terhormat di kemudian hari, Luthfi meminta segenap stakeholder meningkatkan koordinasi mulai dari pihak bea cukai, bandara, panitia penyelenggara, pemerintah hingga masyarakat.
"Jadi hal-hal yang sifatnya teknis dan aturan main seperti ini harus sama-sama dipatuhi karena itu berlaku standar di dalam setiap penyelenggara event internasional," ujar dia.
"Kita Indonesia masih perlu banyak belajar, itulah gunanya melakukan studi banding kemudian mematuhi aturan yang ada. Kalau semuanya kita melakukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan itu dengan baik saya pikir tidak ada hambatan ataupun rintangan untuk menjadi tuan rumah di event internasional tersebut," kata Syamsul.