Luhut Tanggapi Tudingan Bisnis PCR: Silakan Diaudit, Kita Bicara Datanya Saja, Jangan Kampungan!
Luhut persilakan masyarakat mengaudit dari data yang ada juga minta pada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai rumor yang belum pasti kebenarannya.
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menanggapi soal dugaan dirinya berbisnis PCR.
Tak ambil pusing, Luhut malah mempersilakan masyarakat mengaudit dari data yang ada.
"Diaudit saja, saya sudah bilang kalau (silakan) itu diaudit."
"Paling mudah kan (saya) suruh diaudit, selesai. Sudah banyak yang bilang, diaudit saja segera," kata Luhut dikutip dari Kompas Tv, Selasa (16/11/2021).
Luhut juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai rumor yang belum pasti kebenarannya.
"Kita juga harus belajar untuk bicara itu dengan data."
"Jangan (bicara) pakai perasaan atau rumor, itu kan kampungan."
"Kalau orang bilang katanya-katanya, (itu) buat capek saja. Ya kalau untuk cari popularitas, untuk apa?" jelas Luhut.
Baca juga: Polda Metro Masih Upayakan Mediasi Luhut dan Haris-Fatia Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Penggagas PT GSI Angkat Bicara
Ketua Umum yang juga Penggagas PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Arsjad Rasjid angkat bicara menanggapi isu bisnis PCR yang menyeret nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Diketahui, isu bisnis PCR ini telah menyeret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Arsjad menjelaskan, Luhut dalam hal ini, sama sekali tidak turut serta.
"Terus terang Pak Luhut itu tidak ikut-ikutan sama sekali. Saya bukan membela Pak Luhut atau mengalihkannya ke Pak Erick karena berbicara tentang ini saja (bisnis PCR) saya tidak pernah."
"Saya mau bicara apa adanya saja, profesional dari apa yang saya ketahui," jelas Arsjad dikutip dari Kompas Tv, Senin (15/11/2021).
Mengenai kenapa GSI dibuat sebagai perusahaan, Arsjad menyebut lantaran di Indonesia belum ada perusahaan yang bergerak untuk menghimpun para pelaku bisnis agar mau menyatukan visi dalam memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Terutama dengan modal usaha rintisannya sebagai kekuatan utama.
Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi Tuduhan Pejabat Terlibat Bisnis Tes PCR
"Itu karena entitas yang namanya perusahaan sosial itu belum ada (di Indonesia). Kalau di luar negeri (misalnya) Amerika itu sudah ada namanya B Corp, di Inggis dan Singapura (juga ada)."
"Sementara di Indonesia belum ada, yang dimana itu mempunyai wujud kedua-duanya, yakni social and price," kata Arsjad.
Mahfud MD Persilakan Masyarakat Audit, Cari Kebenarannya!
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat melakukan audit, perhitungan ataupun penelitian terhadap dugaan permainan bisnis tes PCR yang telah menyeret dua nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, dugaan tersebut telah menyeret nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM.
"Silakan terus diteliti, dihitung, dan diaudit. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritisi. Nanti akan terlihat kebenarannya,” ucap Mahfud MD dikutip dari laman Kemenkopolhukam, Minggu (14/11/2021).
Baca juga: Kinerja Selama Pandemi Jadi Alasan PCR Dukung Luhut-Erick Thohir Maju di Pilpres 2024
Mahfud MD menjelaskan, dirinya tak ingin membela Luhut maupun Erick.
Ia hanya ingin menjelaskan situasi yang terjadi pada waktu pandemi Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia.
“Saya tak bermaksud membela LBP dan Erick, saya hanya menjelaskan konteks kebutuhan ketika dulu kita diteror dan dihoror oleh Covid-19, dan ada kebutuhan gerakan masif untuk mencari alat test dan obat," terang Mahfud MD.
Saat itu, kata Mahfud MD, Indonesia sangat kesusahan mencari alat-alat kesehatan.
Bahkan tak hanya Indonesia, dunia pun saat itu juga kesusahan dalam mencukupi kebutuhan alat kesehatan dan tak siap menghadapi pandemi Covid-19.
“Pemerintah berebutan dengan negara-negara besar yang juga panik, untuk membeli APD dan obat-obatan. Kontroversi antar dokter, antar ahli agama, antar sosiolog juga semakin membuat masyarakat panik,” tambah Manfud.
Dalam keadaan seperti ini, banyak masyarakat yang tergerak untuk ikut berperan dalam menangani Covid-19, termasuk Luhut dan Erick.
Baca juga: KPPU Minta Pemerintah Transparan soal Perhitungan Harga Eceran Tertinggi Tes PCR
Dikatakannya, Luhut, Erick, dan beberapa kawannya membentuk yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat test Covid dengan nama PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)