TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman meluruskan soal reaksi Prabowo Subianto buntut kritikan Fadli Zon ke Presiden Joko Widodo.

Fadli Zon menyindir Presiden Joko Widodo via Twitter lantaran sibuk meresmikan Sirkuit Mandalika saat banjir bandang melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

"Bukan memarahi, saya diberikan tugas untuk menyampaikan bahwa terkait twit Pak Fadli Zon soal Sintang, Pak Prabowo ada memberikan teguran secara lisan melalui pak sekjen," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Seperti diketahui, Fadli Zon absen membuat cuitan semenjak ia ditegur atas kritik yang disampaikannya.

Sejumlah pihak menduga Fadli Zon tersinggung atas teguran itu.

Fadli Zon masih juga belum beraktivitas di media sosial usai ditegur partainya karena memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Sudah genap tiga hari timeline Fadli Zon sepi, padahal biasanya ia aktif menyampaikan pendapat bahkan kritiknya di Twitter pribadinya.

Dari amatan Wartakotalive.com, Fadli Zon terakhir membuat unggahan maupun me-retweet unggahan orang lain pada Sabtu (13/11/2021).

Baca juga: Ditegur Prabowo Subianto karena Kritik Presiden Jokowi, Cuitan Fadli Zon di Twitter Libur 3 Hari

Hingga Selasa (16/11/2021) siang, tak ada lagi unggahan yang tampak.

Habiburokhman pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan Fadli lewat twitnya bukanlah suara dari Fraksi Partai Gerinda.

"Kami meminta maaf apabila terjadi kegaduhan dan terhadap Pak Fadli sudah disampaikan teguran secara lisan," kata legislator Komisi III itu.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai teguran terhadap para kader Gerindra merupakan hal yang biasa.

"Saya saja jubir berkali-kali kena teguran kalau dianggap menyampaikan pernyataan yg tidak pas. Jadi di situ kesimpulannya bukan benar atau salah, tapi pas atau tidak pas," pungkasnya.

Dia berharap persoalan teguran dari ketua umum kepada kadernya ini tidak perlu diperpanjang.

Baca juga: Sarankan Fadli Zon Tak Diam Ditegur Prabowo karena Kritik Jokowi, Pengamat: DPR Akan Semakin Mandul

Karena, lanjut Habiburokhman, dia menganggap hal itu sudah selesai. 

Ia juga meminta kader tidak perlu dibawa perasaan ketika mendapatkan teguran.

"Ke depan saya pikir ini tidak akan ada masalah lagi," terangnya. 

Fadli Zon diminta melawan

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait teguran yang dilayangkan Partai Gerindra terhadap anggota DPR RI Fadli Zon.

Jamiluddin menyebut, teguran DPP Gerindra yang diketahui dilayangkan langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto kepada Fadli Zon karena mengeritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut disesalkan.

Sebab kata dia, dengan teguran tersebut Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota partai yang duduk di DPR RI terlalu jauh.

Dia menilai Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.

"Teguran DPP Gerindra itu akan membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra, akan semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (15/11/2021).

Jamiluddin beranggapan, jika nantinya mayoritas anggota DPR RI takut menggunakan hak fungsi pengawasan karena khawatir terkena teguran, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi meyandang anggota DPR RI. 

Sebab kata dia, yang bersangkutan tidak akan lagi utuh melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPR RI.

Baca juga: Fadli Zon Ditegur Prabowo Subianto Usai Sindir Presiden Jokowi Soal Banjir Sintang

"DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan," ucap Jamiluddin.

Lebih jauh, dia menyatakan kekhawatiran kalau nantinya lembaga Eksekutif akan semakin semena-semena bila pengawasan anggota DPR RI melemah serta akan semakin mendikte parlemen dan menjadikannya sebagai lembaga stempel semata.

"Kalau itu yang terjadi, DPR RI di era reformasi akan kembali fungsinya seperti di era Orde Baru. DPR RI hanya dijadikan lembaga untuk menyetujui semua kehendak eksekutif," kata dia.

Hal itu menurut Jamiluddin, akan membahayakan kelangsungan demokrasi di tanah air. 

Sebab, perbedaan pendapat dan kritik sudah dianggap sebagai membahayakan kelanggengan kekuasaan.

Atas hal itu, Jamiluddin mendorong Fadli Zon untuk setidaknya tidak diam atas teguran yang dilayangkan Partai Gerindra yang merupakan partainya sendiri guna menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Minta Maaf, Gerindra Tegaskan Sindiran Fadli Zon ke Jokowi Bukan Sikap Partai

"Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martil demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air," tukasnya.