TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kubu Moeldoko bakal menyusun langkah strategis selanjutnya, usai gugatannya tak diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait kisruh Partai Demokrat.   

Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyatakan, masih ada langkah hukum lain yang bisa diambil. 

Hal itu disampaikan Rahmad dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/11/2021). 

"Bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang, ini baru etape pertama dari satu kontestasi yang panjang. Masih ada etape dua dan seterusnya sampai ke garis finish. Kami berkeyakinan bahwa ini adalah proses untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya," ujar Rahmad. 

Rahmad mengimbau, seluruh kader Demokrat untuk tetap tenang, menyikapi putusan PTUN itu. 

Dia berkeyakinan bahwa putusan PTUN itu adalah proses untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya. 

"Oleh sebab itu, mari kita tunggu langkah-langkah strategis dan taktis berikutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat KLB Deli Serdang," ucapnya. 

PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan Moeldoko Cs Terhadap Menkumham dan AHY 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan tak menerima gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Teuku Riefky Harsya. 

Baca juga: Jubir Klaim PTUN Bukan Menolak Gugatan KLB Demokrat, Ini Penjelasannya 

Putusan ini tertuang dalam laman resmi Mahkamah Agung (MA) pada persidangan elektronik atau e-court bernomor 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021). 

Dalam putusannya, Majelis Hakim tak terima gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen lantaran PTUN tak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. 

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis putusan PTUN Jakarta, dengan Hakim Ketua Majelis Enrico Simanjuntak, Selasa (23/11/2021). 

Para Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp509 ribu. 

Sementara dalam eksepsinya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait kompetensi absolut pengadilan. 

"Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan," ucapnya. 

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) juga telah memutuskan menolak judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Perkara nomor 39 P/HUM/2021 tersebut sebelumnya diajukan Moh Isnaini Widodo dkk, dan memberi kuasanya ke Yusril Ihza Mahendra, melawan Menkumham Yasonna Laoly.