Tribun

Gejolak di Partai Demokrat

Gugatannya Ditolak PTUN, Kubu Moeldoko: Kami Tetap Hargai Putusan Hakim Meskipun Sumir

Apa tanggapan kubu Moeldoko? Berikut tanggapan Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Editor: Malvyandie Haryadi
Gugatannya Ditolak PTUN, Kubu Moeldoko: Kami Tetap Hargai Putusan Hakim Meskipun Sumir
Istimewa
Muhammad Rahmad, Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, Selasa (23/11/2021).

Apa tanggapan kubu Moeldoko? Berikut tanggapan Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

"Sebagaimana kita ketahui PTUN Jakarta telah mengumumkan secara online yang menyatakan gugatan penggugat dalam pokok perkara, tidak dapat diterima, atau dalam Bahasa hukumnya disebut niet ontvankelijke verklaard atau N.O," katanya dalam keterangan resmi kepada Tribunnews.com, Rabu (24/11/2021).

Menurut Rahmad, jika melihat dan memperhatikan amar putusan PTUN Jakarta tersebut, jelas bahwa perkara gugatan Partai Demokrat KLB Deli Serdang bukan ditolak, tetapi dinyatakan N.O.

Baca juga: PTUN Tolak Gugatan Moeldoko Cs, Partai Demokrat: Hakim Tunjukkan Integritasnya

"Untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia dan teman teman media, bahwa Gugatan N.O. adalah sangat berbeda dengan Gugatan Ditolak," katanya.

"Gugatan disebut N.O. adalah objek gugatan dipandang memiliki cacat formil yang dipandang melekat pada gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan Gugatan Ditolak adalah bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya."

Oleh karena gugatannya dinyatakan N.O. oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, kata Rahmad, maka pihaknya mempunya dua opsi langkah hukum. Pertama; memperbaiki pokok gugatan dan mendaftarkannya kembali ke PTUN Jakarta, atau kedua; melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta.

"Keputusan PTUN Jakarta tersebut, tentu belum bisa disimpulkan sebagai Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (atau Inkracht), karena Undang-undang menjamin, ada masa tenggang 14 hari bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. Apakah menerima putusan tersebut, atau memperbaiki pokok gugatan, atau melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta."

Baca juga: PTUN Jakarta Tolak Gugatan Moeldoko Terhadap Menkumham dan Ketua Umum Demokrat AHY

"Kami mencatat ada keganjilan yang terjadi terkait pengumuman perkara gugatan ini. Setidaknya, keganjilan itu ada dua hal," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas