Tribun

OTT KPK di Kalimantan Selatan

KPK Mulai Selisik Penerimaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Hulu Sungai Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelisik dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Mulai Selisik Penerimaan Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Hulu Sungai Utara
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021). KPK resmi menahan Abdul Wahid terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021-2022. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelisik dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Penyelisikan dilakukan lewat 14 saksi yang diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022 dengan tersangka Bupati nonaktif HSU Abdul Wahid (AW).

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (23/11/2021) di Kantor Polres Hulu Sungai Utara.

Adapun identitas saksi yang diperiksa yaitu, Syamsul Hamidan, pemilik CV Agung Perkasa (kontraktor yang biasa mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara untuk tahun 2021); Barkati/Haji Kati, kontraktor di dinas Bencana Alam (Direktur PT Prima Mitralindo Utama); Marhaidi, kontraktor (Wakil Direktur CV Hanamas); H. Sapuani alias Haji Ulup, pemilik CV Lovita; Abdul Hadi, kontraktor; Hairiyah, PNS/ Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang Dan Pertanahan Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan.

Berikutnya, Muhammad Sam’ani, wiraswasta/ Direktur PT Sapta Surya Tosan Talina sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang; Muhammad Muzakkir, Direktur PT Cahaya Sambang Sejahtera; H. Rusdi, kontraktor; Rakhmadi Effendie alias H. Madi, Direktur PT Seroja Indah Persada; Abdi Rahman, swasta; Yandra, staf SMP Negeri 8 Amuntai; Ina Wahyudiaty, Bapelitbang; dan Thamrin, BPKAD.

Baca juga: Kasus Suap Infrastruktur Bupati HSU Abdul Wahid, KPK Telusuri Indikasi Jual Beli Jabatan

Selain menelusuri dugaan praktik jual beli jabatan, KPK turut mendalami penerimaan fee proyek oleh Abdul Wahid.

"Seluruh saksi hadir dan menerangkan antara lain terkait dengan dugaan penerimaan fee proyek oleh tersangka AW dan juga adanya penerimaan lain berupa uang dari para ASN yang akan menduduki jabatan struktural di Pemkab HSU," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

KPK telah mengumumkan Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 18 November 2021. 

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk dua periode (2012-2017 dan 2017-2022) pada awal 2019 menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas