Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) masih terus bergulir.

Sejumlah pihak meminta muktamar dipercepat pada 17 Desember 2021, sedangkan pihak lainnya menginginkan muktamar diundur hingga Januari 2022.

Salah satu yang setuju bahwa muktamar ditunda hingga 2022 adalah PWNU Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua PWNU Kaltara Undunsyah mengatakan, bahwa sebaiknya muktamar diundur bukan karena persoalan siap dan tidak siap.

"Tapi demi kepentingan umat, sebab selain karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah, juga persoalan teknis kami yang berada di luar Jawa, mulai transportasi yang mahal, terbatas, dan susah medannya," kata Undunsyah kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Dia meminta jangan membayangkan transportasi di Kaltara seperti di Jawa yang setiap saat bisa berangkat.

Baca juga: PBNU dan Panitia Diminta Abaikan Surat Perintah Rais Aam soal Muktamar Dipercepat, Ini Alasannya

Baca juga: PWNU Banten Ikuti Para Kiai Sepuh agar Muktamar NU Diundur ke Januari 2022

"Tapi di sini harus naik pesawat dan kapal antar kabupaten ke ibu kota provinsi. Dan saat bulan Desember pasti mahal dan belum tentu kebagian tiket kalau tidak pesan jauh-jauh hari," kata Undunsyah.

Selain itu, lanjut Undunsyah, Muktamar NU kali ini adalah perhelatan keumatan dan kekhidmatan.

"Maka dibutuhkan kehadiran seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PW dan PCNU) se- Indonesia, bukan hanya di Jawa. Tidak hanya pengurus inti tapi juga yang lainnya," katanya

Dia menegaskan sebaiknya muktamar bukan bicara kalah menangnya kandidasi Ketua PBNU, melainkan ada pertimbangan kekompakan dengan sesama pengurus saat menghadiri muktamar yang hanya lima tahun sekali.

"Kami berharap seluruh PW dan PCNU se Indonesia bisa menghadiri, bukan hanya pulau Jawa. Kekompakan pengurus lebih utama bagi kami yang di daerah," ujar Undunsyah.

"Sebagai warga NU, kita jangan egois memikirkan kepentingan muktamar, tapi mengesampingkan kepentingan umat lain yang butuh kenyamanan. Apalagi melawan kebijakan pemerintah yang melarang adanya kegiatan yang melibatkan orang banyak," pungkasnya.