Tribun

Komnas HAM: Peran DPR Tidak Bisa Dimaknai Berwenang Menilai Pelanggaran HAM Berat Atau Bukan

Komnas HAM mengatakan peranan DPR tidak bisa dimaknai berwenang menilai adanya suatu pelanggaran HAM berat atau tidak.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Komnas HAM: Peran DPR Tidak Bisa Dimaknai Berwenang Menilai Pelanggaran HAM Berat Atau Bukan
Foto: Tribunnews.com/Gita Irawan
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan peranan DPR tidak bisa dimaknai berwenang menilai adanya suatu pelanggaran HAM berat atau tidak, tetapi lebih kepada prosedur administratif.

Ia menjelaskan bagi Komnas HAM dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat tersebut ada pada Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurutnya, sampai detik ini penyelesaian kasus pelanggatan HAM di luar mekanisme tersebut tidak ada basis hukum yang bisa dijadikan dasar.

Sehingga narasi bahwa adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum ada dasar hukumnya.

Terkait hal tersebut, kata Anam, dalam UU 26 nomor 2000 DPR harus merekomendasikan adanya pengadilan HAM Ad Hoc.

Tapi menurutnya harus diingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang substansinya mengatur bahwa DPR sifatnya hanya menyetujui dalam konteks kasus pengadilan ad hoc kasus pelanggaran HAM yang berat.

Baca juga: Soal Pendekatan Operasi Teritorial di Papua, Komnas HAM: Hilangkan Curiga dan Stigma

Putusan MK yang dimaksud Anam yakni Nomor 18/PUU-V/2007.

Menurut Anam hal tersebut di antaranya karena DPR bukan penegak hukum dan DPR tidak punya perangkat untuk menyatakan hal tersebut.

Hal tersebut dikatan Anam usai melakukan Diskusi Terbatas "Refleksi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2021" di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas