Tribun

OTT Menteri KKP

KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal TPPU

Pengusutan dugaan praktik pencucian uang Edhy Prabowo akan dipelajari KPK setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Dewi Agustina
KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal TPPU
Tribunnews/Jeprima
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP),?Edhy Prabowo usai mengikuti persidangan dalam kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun dan harus membayar denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan penjara serta pidana pembayaran uang pengganti terhadap Edhy Prabowo sejumlah Rp 9.687.447.219 dan US$ 77.000 yang harus dibayarkan dalam waktu 1 bulan dan jika tidak sanggup maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi biaya uang pengganti. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengusutan dugaan praktik pencucian uang Edhy Prabowo akan dipelajari KPK setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap.

"Nanti kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Saat ini, kata Ali, KPK masih menunggu sikap Edhy Prabowo terkait putusan bandingnya.

Jika tidak mengambil langkah kasasi, KPK akan segera mengeksekusi Edhy untuk menjalani hukuman penjara sesuai putusan banding.

Setelah itu, KPK akan mempelajari putusan banding Edhy.

Kemudian, komisi antikorupsi langsung mengusut TPPU Edhy setelah mempelajari putusan banding tersebut.

Baca juga: ICW: Hukuman Edhy Prabowo Mestinya 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

"Apakah sama dari fakta-fakta dari pengadilan negeri, atau kah ada fakta-fakta baru atau kah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain atau pun penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang," kata Ali.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya menambah hukuman Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas