Tribun

Komnas HAM Minta Menkes Bantu Pemda Pegunungan Bintang Untuk Bayar Gaji Para Nakes

Komnas HAM meminta Menteri Kesehatan untuk membantu Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang Papua untuk membayar gaji para tenaga kesehatan (nakes)

Penulis: Gita Irawan
Editor: Endra Kurniawan
Komnas HAM Minta Menkes Bantu Pemda Pegunungan Bintang Untuk Bayar Gaji Para Nakes
Capture Youtube
Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI, M Choirul Anam meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk membantu Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang Papua untuk membayar gaji para tenaga kesehatan (nakes) pasca peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Berdasarkan informasi yang didapatkan saat melakukan pemantauan dan penyelidikan di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang pada awal November lalu, Anam mengatakan para nakes tersebut berpotensi tidak mendapatkan hak di antaranya gaji.

Anam menjelaskan gaji para nakes tersebut berpotensi tidak dibayarkan karena mereka saat ini tidak bekerja dan ditempatkan di Oksibil dan di Jayapura yang bukan merupakan daerah tempat mereka ditugaskan.

Anam menyampaikannya usai Diskusi Terbatas "Refleksi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2021" di Hotel Royal Kuningan Jakarta pada Jumat (26/11/2021).

"Untuk Menteri Kesehatan tolong dipikirkan bagaimana para nakes itu bekerja dengan aman dan damai. Termasuk juga melindungi hak-haknya. Bantulah Pemda Pegunungan Bintang untuk memberikan hak para nakes," kata Anam.

Menurutnya, para nakes tersebut tidak bekerja bukan karena kemauan mereka melainkan karena terpaksa akibat adanya teror di tempat mereka ditugaskan.

Padahal, menurutnya tata kelola keuangan terkait situasi yang mendesak bisa diselesaikan dengan mudah.

"Kondisinya memang overmacht (dipaksakan). Dibuktikan dengan apa? Ada yang mati, ada yang disiksa, bahkan mereka ditarik dari pelosok-pelosok itu ditarik di kota kabupaten dan ditempatkan di Jayapura. Mereka terancam tidak dibayar," kata Anam.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas