Tribun

Virus Corona

Varian Omicron Merebak, Legislator PKS Minta Pemerintah Lindungi PMI di Hongkong

Kasus Covid-19 varian Omicron mulai merebak di Afrika, Eropa, Asia dan Australia.

Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Varian Omicron Merebak, Legislator PKS Minta Pemerintah Lindungi PMI di Hongkong
AFP/MOHD RASFAN
Penumpang yang mengenakan alat pelindung diri (APD) mengantre untuk check-in penerbangan mereka di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) di Sepang pada 29 November 2021, ketika negara-negara di seluruh dunia menutup perbatasan dan memperbarui pembatasan perjalanan sebagai tanggapan atas penyebaran virus corona. variasi virus corona Covid-19 baru yang sangat bermutasi yang dijuluki Omicron. (Photo by Mohd RASFAN / AFP) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Covid-19 varian Omicron mulai merebak di Afrika, Eropa, Asia dan Australia.

Satu di antara negara melaporkan kasus omicron adalah Hongkong.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah RI juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong.

Saat ini lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong.

Mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

"Varian Omnicorn masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap variant Omnicorn," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Buntut Temuan Omicron, CDC Rekomendasikan Usia 18 Tahun ke Atas Wajib Divaksin Booster

Selain disebarkan informasi kewaspadaan terhadap varian omnicorn ke seluruh PMI, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Ia meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini kemudian memberikan bantuan shelter sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang," ucap Mufida.

Halaman
12
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas