Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Covid-19 varian Omicron mulai merebak di Afrika, Eropa, Asia dan Australia.

Satu di antara negara melaporkan kasus omicron adalah Hongkong.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah RI juga memperhatikan perlindungan bagi WNI khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong.

Saat ini lebih dari 170 ribu PMI bekerja di Hongkong.

Mayoritasnya perempuan dan bekerja di sektor informal.

"Varian Omnicorn masuk dalam Variant of Concern (VOC) karena memiliki tingkat penularan tinggi. Sebab itu Pemerintah harus memperhatikan teman-teman PMI di sana dimulai dari sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap variant Omnicorn," kata Mufida dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Buntut Temuan Omicron, CDC Rekomendasikan Usia 18 Tahun ke Atas Wajib Divaksin Booster

Selain disebarkan informasi kewaspadaan terhadap varian omnicorn ke seluruh PMI, perlu juga disosialisasikan aturan larangan masuk sementara dari Hongkong ke Indonesia yang baru saja diterbitkan.

Ia meminta KJRI mendata siapa saja PMI yang mungkin kontraknya habis dan harus pulang ke Indonesia saat ini kemudian memberikan bantuan shelter sementara.

"Bagi yang seharusnya pulang tapi kemudian terbit aturan pembatasan ini harus diantisipasi oleh KJRI terutama mungkin bagi mereka yang habis kontrak. Jangan sampai tidak terurus di negeri orang," ucap Mufida.

Mufida juga mempertanyakan sejauh mana cakupan vaksinasi PMI di Hongkong hingga saat ini.

Dia menyebut perlu juga dipastikan seluruh PMI mendapatkan dukungan terkait akses protokol kesehatan dan vaksin.

"Bagaimana cakupan vaksinasi untuk PMI di Hongkong harus ada laporan. Vaksinasi yang digelar KJRI Hongkong awal Agustus lalu hanya menjangkau 266 orang. Kita harapkan sudah lebih dari 70 persen juga teman-teman PMI di Hongkong sudah mendapatkan vaksin. Varian Omnicorn kan masih terus diteliti jadi yang semakismal bisa kita lakukan, kita lakukan sejak awal," ujarnya.

Mengenai pengetatan kembali jalur masuk ke Indonesia dari negara-negara yang terindikasi sudah ada varian Omicron, Mufida mendukungnya.

Apalagi bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru.

"Tinggal implementasinya di lapangan harus ketat, minimalisir kebocoran seperti saat dulu outbreak Delta di India, kita bocor di mana-mana. Kita harus mempertahankan situasi pengendalian Covid dengan implementasi dan pengawasan aturan yang tegas ini," pungkas Mufida.