TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menjelaskan perihal permintaan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. 

Sebelumnya, desakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. 

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan alasannya.

Yakni, MPR kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet pemerintahan. 

Selain itu, kata Muzani, memang anggaran yang diberikan kepada MPR setiap tahun selalu berkurang. 

Pengurangan anggaran tersebut terjadi sejak adanya pandemi Covid-19. 

Menurut Muzani, pemerintah terkesan tidak menganggap tugas MPR RI penting, sehingga kerap memotong anggaran dengan dalih penanganan Covid-19. 

"Memang kalau dari sisi itu jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang."

"Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang."

"Tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada covid terus-terusan dipotong," kata Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021). 

Di sisi lain, Sekjen DPP Gerindra mengakui ada beban MPR untuk menjaga Empat Pilar Kebangsaan. 

Namun, diakuinya bersama pimpinan MPR lainnya, beban itu semakin berat karena tak dibarengi dengan anggaran yang memadai. 

"Nah itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu, jangan dianggap kecil sehingga biayanya dianggap kecil," ujarnya. 

"Ini situasi jadi begini karena kerja kolektif kerja bareng kerja lama sehingga ada suasana kebatinan yang guyub yang bersatu, kira-kira bersatu. Itu yang menyebabkan teman-teman MPR berpikirnya seperti itu," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Tidak Hadiri Rapat Bersama MPR