Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan dalam pembangunan nasional membawa beragam dampak positif. 

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan salah satu dampak positif adalah keberagaman perwakilan sehingga muncul perspektif yang lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Hal itu disampaikan Rini saat Talkshow Kelas Kepemimpinan ASN Perempuan bersama Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Ke-93 secara daring, Kamis (2/12/2021).

“Representasi setara laki-laki dan perempuan di sektor publik sangat penting untuk melahirkan kebijakan yang responsif gender,” ujar Rini.

Seiring berjalannya waktu, jumlah ASN perempuan terus meningkat terlebih sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 5/2014 yang mengantur tentang ASN. Pada UU No. 5/2014 pasal 60 tertulis bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Tidak hanya itu, pada pasal 72 juga disebutkan bahwa promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. 

Jaminan ini membuka jalan bagi ASN perempuan untuk menduduki beragam jabatan strategis dan mengambil peran utama dalam pembangunan nasional.

Baca juga: Ini 5 Channel Youtube Belajar SKB Kesehatan Umum dan SKB Perawat untuk Tes CPNS 2021

Meski demikian, menurut Rini masih ada ketimpangan gender pada level jabatan pimpinan tinggi (JPT) di birokrasi Indonesia padahal perbandingan jumlah PNS perempuan dan laki-laki secara keseluruhan sudah seimbang. 

“Saat ini pada level JPT Madya baru sekitar 17 persen yang dijabat oleh perempuan, sementara pada level JPT Pratama baru mencapai 14 persen,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, wanita yang juga menjabat Plt. Sekretaris Kementerian PANRB ini menjabarkan lima tantangan dan hambatan yang dihadapi ASN perempuan dalam birokrasi. 

Pertama, adanya isu domestik yang membuat perempuan harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Kedua, adanya isu gendered jobs yang membuat beberapa pekerjaan dianggap bersifat maskulin atau kurang sesuai dengan kemampuan fisik perempuan. Selanjutnya, adanya kepemimpinan yang bias gender dan munculnya stereotip gender.

Hambatan terakhir adalah inflexible working arrangement.