Dedi menuturkan pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas bagi anggota Polri yang dinilai bersalah.

Dia mengingatkan kinerja setiap anggota akan dievaluasi pimpinan Polri.

"Komitmen pimpinan Polri akan menindak tegas siapa saja anggota Polri yang terbukti bersalah," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan, pihaknya tak segan-segan menindak ormas yang kerap membuat keributan.

Kapolda Metro Jaya juga sudah menyampaikan berulang kali bahwa agenda sowan tidak perlu dilakukan kepada ormas yang membuat keributan.

"Saya rasa itu arahan yang benar, ya. Pak Kapolda Metro juga sering menyampaikan bahwa jajaran di Polda Metro tidak perlu sowan-sowan ke ormas, buat apa kalau mereka sering buat keributan. Kalau ormasnya salah ya tindak, seperti kemarin Pemuda Pancasila salah kita tindak. FBR salah ditindak. Jadi saya setuju tidak perlu sowan-sowan, kalau ada sampaikan ke saya," ujar Zulpan saat dihubungi, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Jokowi Sindir Kapolda-Kapolres yang Sowan ke Ormas Pembuat Keributan: Jangan Gadaikan Wibawa Polisi

Zulpan menambahkan, Poldw Metro Jaya telah menjalankan arahan yang diberikan Jokowi sebelum peristiwa-peristiwa terkait ormas terlibat keributan terjadi.

Bahkan, lanjut Zulpan, jika ada ormas-ormas yang melakukan pelanggaran hukum, pihaknya bakal menindak secara tegas tanpa pandang bulu.

"Lihat kemarin Pemuda Pancasila, kan? Mereka bikin rusuh ya kita tindak tanpa pandang bulu langsung kita lakukan penegakan hukum. Ada berapa orang jadi tersangka? Dan kasusnya lanjut diproses hukum," tegas Zulpan.

Bagi Zulpan, penindakan tegas terhadap ormas yang kerap membuat keributan perlu dilakukan.

Baginya, tidak ada masalah bagi Polda Metro Jaya apa yang disampaikan presiden untuk ditindaklanjuti oleh jajaran aparat kepolisian untuk menciptakan kamtibmas.

“Justru apa yang disampaikan Pak Presiden itu luar biasa kita apresiasi dan kita siap melaksanakan. Kita sudah melaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya sesuai dengan perintah Pak Kapolda untuk menertibkan dan menindak ormas yang melanggar hukum," tutupnya.